Wakil Ketua DPR: Densus Tipikor Tak Tumpang Tindih dengan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meyakini, langkah Polri membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Densus Tipikor bisa memperkuat upaya pemberantasan korupsi diberbagai tingkatan.

Namun, ia meminta, Densus Tipikor segera melakukan koordinasi dengan penegak hukum lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung agar upaya pemberantasan korupsi tidak tumpang tindih antarinstitusi.

"Saya mendengar aspirasi masyarakat, ada kekhawatiran kerja pemberantasan korupsi tumpang tindih pascadibentuknya Densus Tipikor, namun saya yakin hal itu tidak akan terjadi. Bila koordinasi berjalan baik, tidak akan ada tumpang tindih, apalagi kesan rebutan kasus," ujar Taufik di Jakarta, Senin (16/10/2017).

Menurut dia, bila sinkronisasi dan koordinasi berjalan baik, maka upaya pemberantasan korupsi bisa lebih cepat. Sebab, pembentukan Densus Tipikor bisa dijadikan sarana penataan di internal Polri, khususnya memperbaki kinerja aparat dan penertiban oknum anggota.

"Salah satu alasan pembentukan KPK di tahun 2002 karena tidak maksimalnya kerja Polri dalam memberantas korupsi. Karenanya, Densus Tipikor harus bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi Polri," ucapnya.

Terkait dengan anggaran Densus Tipikor sebesar Rp 2,6 triliun, Taufik menilai, hal itu harus dibuktikan Densus dengan kerja maksimal. Densus, kata dia, harus membidik kasus-kasus besar agar anggaran yang dianggarkan dan uang negara yang dikembalikan jauh lebih besar.

"Saya tidak bisa bicara anggaran itu besar atau kecil. Kalau mereka bisa menyelesaikan kasus korupsi, menyelamatkan dan mengembalikan aset negara, ya nggak masalah. Ini untuk masa depan Indonesia," kata dia.

Politisi PAN ini juga meminta kepada masyarakat agar memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Densus Tipikor. Terlebih di era keterbukaan seperti saat ini, masyarakat bisa ikut mengawasi kinerja Densus agar bisa maksimal.

"Mari kita sama-sama bekerja untuk memberantas korupsi. Masyarakat bisa aktif melaporkan bila terjadi tindak pidana korupsi yang ada di lingkungan sekitar kita," tandas Taufik.