Sukses

Manajemen Ancol Pastikan Tak Ada Masuk Gratis 14 Oktober

Liputan6.com, Jakarta - Harapan warga menikmati pantai gratis di kawasan wisata Ancol belum bisa terwujud. Manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai pengelola menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat alias Djarot.

"Dapat dipastikan bahwa gratis masuk Ancol pada 14 Oktober tidak dilaksanakan," kata Rika Lestari selaku Corporate Comunication PT Ancol lewat pesan singkat, Jakarta Utara, Jumat (13/10/2017).

Rika melanjutkan, diperlukan waktu panjang untuk mengkaji seluruh aspek yang terdampak terkait masuk gratis, khususnya dari aspek keuangan.

Menurut Rika, dengan masuk Ancol gratis, hal yang pertama kali terdampak adalah kinerja perusahaan.

Selain itu, kata Rika, sebagai perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa efek, pihaknya perlu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku di pasar modal.

"Khususnya terkait transaksi material dan benturan kepentingan," ujar Rika.

Di samping itu, Rika menegaskan, pihaknya juga harus memperhatikan kepentingan para pemegang saham, baik mayoritas dan minoritas.

"Ya, harus memperhatikan pemegang saham," Rika memungkasi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

1 dari 2 halaman

Penolakan Djarot

 

Penolakan manajemen Ancol ini berseberangan dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang menginginkan warga dapat bebas masuk pantai Ancol tanpa di bebani biaya.

"Harusnya Ancol, coba buka sejarah, saat Bung Karno membuka wilayah itu tahun 60-an. Bung Karno menginginkan ada pantai bagus di Jakarta yang bisa diakses publik. Maka saya sampaikan sekarang bisa enggak? Tolong dikaji," ucap Djarot.

Kajian yang dimaksud Djarot adalah meski tiket gratis, Ancol tetap mendapat pendapatan dari penjualan kuliner dan pentas seni yang meningkat, dan tak lupa tarif parkir progresif.

"Saya tahu Ancol kami punya (saham) 72 persen, ya sudah tolong dikaji. Misal parkir gunakan progresif, lebih mahal. Kemudian pasar seni akan hidup, kuliner akan hidup, itu juga pendapatan bagi Ancol tambah retribusi," ucap mantan Wali Kota Blitar itu.

Djarot meminta pihak PT Pembangunan Jaya Ancol selaku pengelola mengubah skema keuntungan bisnis yang dianggap keliru.

"Jadi jangan hanya dipikir nanti masuk satu kepala 25 ribu, tapi coba hitung juga multiple effect-nya," Djarot menandaskan.

Artikel Selanjutnya
Wow, Tiket Bus BRT Semarang Cuma Rp 8
Artikel Selanjutnya
Sejumlah Pejabat Pemkab Brebes Jadi Korban First Travel