Sukses

Wiranto: MUI Satu Pikiran dengan Pemerintah, Tegakkan NKRI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengapresiasi peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selaras dengan pemerintah. Khususnya terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"MUI fatwanya sinkron dengan sesuai yang mengarah pada tegapnya NKRI. Lha wong melindungi ideologi bangsa, terus tiba-tiba ada yang datang dengan terang-terangan ada yang mau mengganti. Saya bersyukur MUI sudah satu pikiran dengan pemerintah," kata Wiranto dalam acara pembukaan 'Rakernas Komisi Hukum dan PUU-MUI Tahun 2017' di hotel menara Paninsula Slipi, Jakarta Barat, Kamis 12 Oktober 2017.

Dia mengaku bersyukur dengan peran MUI yang sejalan dengan pemerintah. Sebab, tugasnya sebagai Menko Polhukam bisa terbantu.

"Saya bersyukur setahun lebih jadi Menko Polhukam tidak sendirian, situasi hukum yang luar biasa berat tidak sendirian," kata Wiranto.

Dia menambahkan, 17 tahun lalu saat menjadi Menko Polhukam era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dia masih bisa meluangkan waktu untuk sekedar berolahraga. Namun, saat ini situasinya sangat berbeda.

"Dulu Menko Polkam masih bisa main golf, sekarang enggak bisa lagi karena permasalahannya dulu politik dan keamanan saja, sekarang politik, hukum, keamanan," ujar Menko Wiranto.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

1 dari 2 halaman

Perppu Ormas

MUI menilai terbitnya Perppu Ormas tahun 2017 merupakan komitmen pemerintah menegakkan Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Kebinekaan. Hal ini disampaikan Ketua MUI Bidang Hukum, Basri Bermanda.

"Kan itu dasarnya. Kalau ini digugat, kita semua nanti yang repot," ucap Basri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu 11 Oktober 2017.

Dia menilai, Perppu Ormas adalah upaya menjaga NKRI agar tidak terganggu. Dengan begitu, hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila bisa dihalau.

"Katakan ada ormas Islam, Islam sendiri sangat Pancasilais. Pancasila kalau kita baca satu-persatu islamis itu. Itu tergantung bagaimana kita menafsirkannya. Kalau di MUI, Pancasila sebagai dasar negara itu final," tegas Basri.

Dia mengatakan, Perppu Ormas tengah dibahas di DPR untuk menjadi undang-undang. Karena itu, lanjut dia, pihak yang keberatan bisa memberi masukan ke parlemen.

Artikel Selanjutnya
MPR: Jangan Anekdotkan NKRI Harga Mati dengan Penjual Bendera
Artikel Selanjutnya
Purnawirawan Janji Perppu Ormas Tak Jadi Jalan ke Era Otoriter