Kapolri Minta Polemik Soal Senjata Tak Dilanjutkan

Kapolri Tito Karnavian RDPU dengan Komisi III DPR — Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian didampingi Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10). . (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Komandan Korps (Dankor) Brimob, Irjen Murad Ismail, enggan menanggapi polemik senjata api milik Brimob yang ditahan oleh pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Senjata itu bukan konsumsi kalian (wartawan). Itu konsumsi negara. DPR aja enggak ngomongin senjata tadi (saat raker)," kata Murad usai rapat kerja Polri dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).

Dalam raker Komisi III dengan Polri, tidak ada anggota parlemen yang menyinggung tentang polemik tersebut. Malah Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian lah yang berinisiatif menjelaskan soal senjata api yang tertahan itu.

Ia mengatakan, polemik senjata sudah ditangani secara internal oleh sebelas instansi dengan Menko Polhukam Wiranto yang memimpin koordinasi.

"Karena itu saya berpikir polemik soal senjata api, termasuk yang di brimob tidak menjadi polemik berkelanjutan. Biarkan tim internal menyinkronisasi," kata Tito.

Hasil penelusuran internal tersebut akan diungkapkan oleh Wiranto. Tito berharap polemik senjata itu tidak meluas agar hubungan antara Polri-TNI tak terganggu.

"Polri berharap ini tidak lanjut. karena hubungan TNI-Polri jauh lebih penting. Sudah disampaikan dng tegas, harus solid. Saya sampaikan ke anggota jangan terpengaruh dengan isu ini," ujar Tito.

Adapun jenis senjata yang tertahan yakni, Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) yang dianggap canggih TNI. Disebut-sebut, senjata itu memiliki tingkat kemampuan membunuh yang tinggi.

2 dari 2 halaman

Koordinasi Buruk

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyinggung persoalan impor senjata api milik Brimob Polri. Hal ini disampaikan Bambang dalam rapat kerja Komisi III dengan pimpinan Polri di gedung DPR, Jakarta.

Bambang menyebut masalah senjata api ini disebabkan kurangnya koordinasi antara institusi pemerintah.

"Karena ini sebetulnya urusan pemerintah. Koordinasi pemerintah yang buruk," kata Bambang di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Namun, politikus Partai Golkar itu mengaku pihaknya sudah mendapat penjelasan dari Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukkam) Wiranto tentang kisruh senjata api ini.

"Masalah ini sebenarnya sudah diselesaikan dengan baik antarinstansi di bawah pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam," ucap pria yang akrab disapa Bamsoet ini.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan masalah senjata sudah ditangani oleh tim dari Kemenko Polhukam. Menko Polhukam, kata dia, sudah mengumpulkan sedikitnya pimpinan 11 instansi terkait termasuk Polri.

"Kemarin sudah masuk ke rapat yang teknis untuk membentuk tim pengaturan regulasi persenjataan, perizinan dan lain-lain. Ini sudah dimulai," ucap Tito saat rapat.

Saksikan video di bawah ini: