Sukses

Bob Azzam Mendukung Penuh Sistem Pengupahan Ideal

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Bob Azzam, menyambut baik penyelenggaraan Konsolidasi Dewan Pengupahan Nasional Se-Indonesia yang mengusung tema “Sistem Pengupahan Ideal yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Mendorong Daya Saing.”

Menurut Bob, kegiatan yang diselenggarakan selama empat hari (11-14 November 2017) ini menjadi momentum yang pas untuk membicarakan isu pengupahan dan technology distruption, yaitu perkembangan teknologi yang mengarah pada terciptanya pekerjaan baru dan menghilangkan jenis pekerjaan lama.

"Tema ini bagus sekali. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi isu technology distruption. Tantangan ketenagakerjaan ke depan sangat berat. Kita menghadapi perubahan-perubahan teknologi yang kita belum tahu sebelumnya," ujarnya. Bob menambahkan, sistem pengupahan yang ideal adalah bukan hanya mampu menciptakan keadilan bagi pengusaha dan pekerja, tetapi juga bisa mengantisipasi perubahan zaman.

"Jadi kita di sini ditantang memformulasikan sistem pengupahan yang bukan hanya berkeadilan antara perusahaan dengan serikat pekerja, tapi juga yang bisa menghadapi tantangan ke depan," ucapnya.

Struktur skala upah yang baik, tambah Bob, selain menciptakan keadilan dan mampu mengantisipasi perubahan juga bisa mendorong produktivitas pekerja.

"Bagaimana merancang sistem upah yang bisa memicu munculnya produktivitas. Struktur dan skala upah yang kita harapkan adalah yang bisa mendorong produktivitas. Dan produktivitas itu muncul jika ada kompetensi pekerja," kata dia.

Saat ini, Pemerintah telah memiliki program-program untuk meningkatkan kompetensi pekerja, seperti penguatan akses dan mutu pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja. Lalu, ada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Bob mendukung program pemerintah tersebut karena menurutnya sistem dan struktur skala upah bisa berjalan dengan baik bila pekerja memiliki kompetensi.

"Jadi, jangan sampai skala upah itu hanya menaikkan upah tanpa meningkatkan kompetensi. Jadi, struktur dan skala upah akan menjadi baik sepanjang kompetensi ini siap," ujarnya.

Sementara itu, terkait pemberlakuan struktur dan skala upah yang akan mulai berlaku pada 23 Oktober 2017, Bob meminta pemerintah jangan terlalu keras terhadap perusahaan yang belum bisa menerapkan aturan tersebut. Pasalnya, mayoritas perusahaan di Indonesia masih butuh bimbingan dalam penerapannya.

"Kita berusaha untuk mempersiapkan diri, tapi kita ingin sifatnya pembinaan. Jadi, jangan sampai perusahaan yang belum mampu menerapkan struktur dan skala upah langsung diberikan peringatan lalu disanksi. Itu tidak akan membuat kondisi menjadi lebih baik. Malah akan memunculkan perlawanan-perlawanan karena tidak semua perusahaan itu perusahaan besar," ucapnya.

Bob mengungkapkan, 60 persen dunia usaha Indonesia ada di sektor informal dan 40 persen di formal. Dari yang formal, yang well manage hanya 20 persen, sedangkan industri besarnya hanya 1 persen.

"Jadi, jangan membayangkan semua perusahaan itu seperti perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan yang kecil dan baru berkembang ini harus dibina. Jadi proses pembimbingan, pelatihan, edukasi itu sangat penting," kata dia.

Perihal berlakunya sistem struktur dan skala upah, Bob mengusulkan agar ada suatu badan yang sifatnya mendidik. Baik untuk unsur serikat pekerja maupun unsur perusahaan, agar mereka bisa mengaplikasikan manajemen sistem struktur dan skala upah yang maju.

"Bukan hanya serikat pekerja, di perusahaan juga masih banyak yang belum terampil dalam membangun struktur upah. Jadi butuh pembinaan," ujarnya.(*)

Artikel Selanjutnya
Serikat Buruh Perlu Dukung Pengembangan Keterampilan Anggotanya
Artikel Selanjutnya
Sekjen: Golkar Siap Bantu Jokowi Hadapi Tahun Politik