Sukses

Ini Hasil Rapat Menko Wiranto, Panglima Gatot dan Kapolri Tito Soal Senjata

Rapat koordinasi Menkopolhukam menyepakati senjata impor milik Polri akan dikeluarkan dengan rekomendasi Panglima TNI.

Fokus, Jakarta - Polemik pembelian senjata impor milik Polri akhirnya selesai setelah Menkopolhukam Wiranto menggelar rapat koodinasi selama satu jam di kantor Kementerian Politik, Hukum, dan HAM, di Jakarta, Jumat (6/10/2017) siang. Rapat dihadiri Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, pihak PT Pindad, dan pihak Bea Cukai.

Seperti ditayangkan Fokus Sore Indosiar, Jumat (6/10/2017), rapat menyepakati seluruh senjata impor milik Polri yang kini tertahan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan diserahkan ke Polri atas rekomendasi Panglima TNI.

Selain itu, amunisi tajam yang ikut diimpor akan dititipkan di Mabes TNI. Namun, amunisi bisa diambil jika sewaktu-saktu diperlukan.

Polemik pembelian senjata menurut Wiranto tidak lepas dari 4 regulasi yang menimbulkan perbedaan.

Polemik pembelian senjata Polri bermula dari pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, saat bertemu dengan para purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap beberapa waktu lalu. Saat itu, Gatot menyebut ada institusi yang membeli 5 ribu pucuk senjata api.

Menkopolhukam Wiranto mendinginkan suasana dengan menyebutkan institusi yang membeli senjata itu pihak BIN untuk kepentingan pendidikan dan juga pihak Polri. Pembelian menurut Wiranto bersumber dari dana APBN. Polri dalam keterangan pers menyebutkan, impor senjata itu diperuntukan bagi Brimob dan telah melalui prosedur.