Polemik Impor Senjata Brimob, Ini Kata Undang-Undang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memastikan tentang peraturan persenjataan. Menurut dia, peraturan persenjataan tetap mengacu pada undang-undang dan aturan yang ada. Termasuk di dalamnya tentang pembelian senjata.

Untuk industri persenjataan, Ryamizard mengatakan, aturan yang dipakai saat ini masih mengacu pada UU No 16 Tahun 2012.

"Undang-undang itu yang dipakai, yang terakhir," kata Ryamizard usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017).

Undang-Undang No 16 Tahun 2012 mengatur tentang Industri Pertahanan. Di dalamnya dijelaskan tentang runutan pembelian senjata.

Dalam Pasal 8 ayat 1 tertulis: Pengguna atau pemilik senjata api adalah (a) TNI, (b) Polri, (c) Kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, atau (d) pihak yang diberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian ayat 2 tertulis: Pihak pemberi izin terhadap Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Lalu pada ayat 3 tertulis: Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, dan huruf c wajib menggunakan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang telah dapat diproduksi di Industri Pertahanan dalam negeri, sehingga mendorong terwujudnya kemandirian Industri Pertahanan.