Maruarar Sirait: Jokowi Melarang TNI Berpolitik Sesuai UU

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta segenap jajaran TNI untuk tidak ikut dalam politik praktis, karena TNI harus loyal pada negara. Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (TMP) PDIP Maruarar Sirait mengaku sangat setuju dengan hal itu.

"Pak Jokowi itu Panglima Tertinggi, membawahi TNI dan Polri. Itu penyataan tegas dan sesuai dengan undang-undang," ujar pria yang karib disapa Ara ini kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Karena menurutnya, rakyat Indonesia telah memberikan legitimasi kepada Jokowi untuk dapat memimpin Nusantara. Apalagi Panglima TNI dan Kapolri dipilih oleh Jokowi, sehingga dia memastikan Jokowi sudah tahu dengan pilihannya tersebut.

"Panglima TNI dan Kapolri dipilih sendiri oleh Jokowi, melalui proses di DPR tentunya. Sehingga, Jokowi pasti memilih orang-orang yang tepat," ucap Ara.

Dia menegaskan, baik TNI atau Polri yang masih aktif dipastikan tidak boleh ikut dalam politik praktis. Karena tugasnya adalah sebagai alat negara.

"Tidak mungkin alat negara berpolitik. Kalau sudah pensiun boleh. Pak SBY sudah pensiun boleh. Pak Prabowo sudah pensiun berpolitik boleh. Polisi sudah pensiun boleh, ada Pak Sudarto," paparnya.

Dengan adanya contoh konkret tersebut, Ara berharap TNI dan Polri bisa menjaga semua amanah yang diberikan negara dan undang-undang kepadanya.

"Demokrasi di Indonesia tidak datang tiba-tiba. Melalui perjuangan reformasi yang panjang dengan darah dan air mata. Kita tidak boleh kembali ke zaman seperti itu. Dari berbagai survei, jelas demokrasi pilihan yang paling dinikmati rakyat daripada rezim yang otoriter," tandas Ara.