Setnov Menang Praperadilan, Tak Ada Rapat Pleno Golkar?

Setya Novanto Pimpin Rapat Pleno DPP Partai Golkar — Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (jas hitam) berjalan menuju ruang rapat utama gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (18/7). Setya Novanto memimpin rapat pleno pasca penetapan tersangka oleh KPK atas dirinya. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, tidak ada rapat pleno yang digelar partainya.

Seperti diketahui, Golkar berencana pleno pada Senin 2 Oktober 2017, yang salah satu agendanya meminta penonaktifan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

"Mana tahu saya yang gitu-gitu? Saya enggak tahu, katanya kan enggak ada. Saya sudah bilang enggak ada. Kalau ada rapat pleno, saya ikut, nah mungkin saya bisa kasih keterangan. Rapat plenonya enggak ada, apanya yang mau diterangkan?" ujar Kahar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Terkait keinginan Yorrys Raweyai dan Nurdin Halid yang ingin rapat pleno, Kahar enggan menanggapi.

"Mana saya tahu kalau masalah keinginan?" ucapnya.

Menurut Kahar, hasil tim kajian elektabilitas soal meminta Setya Novanto mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum, baru sebatas hasil rapat harian dan tim kajian.

"Itu kan hasil rapatnya ya kan, hasil rapatnya ya itu ada, sesudah itu belum ada rapat lagi, mana saya tahu," kata dia.

2 dari 2 halaman

Tak Masalah

Kahar menegaskan, sebagai koordinator Kepartaian, maka ia tidak terlalu mempermasalahkan persoalan-persoalan tersebut.

"Korbid kepartaian kan enggak ngurusi pemilu, enggak ngurusi elektabilitas. Korbid kepartaian itu urusannya lain, musda-musda, PAW DPRD, kaderisasi, KTA," tuturnya.

"Kalau saya ngurusi pemilu, elektabilitas itu salah, karena itu bukan bidang saya, itu bidang pemenangan pemilu ada sendiri Nusron Wahid dan Matnus, saya enggak berhak ngurusi itu, nanti saya dimarahin Pak Nusron kalau ikut-ikut urusannya. Ini ada aturan," tegas Kahar.