Djarot: Kalau Kunker dengan Fasilitas Mewah Itu Namanya Rekreasi

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut alasan telatnya penandatanganan APBD-Perubahan 2017 lantaran dirinya belum sepakat soal kenaikan tunjangan luar negeri dan permintaan pergantian mobil dinas dari DPRD. Menurut Djarot, kenaikan tunjangan luar negeri yang mencapai tiga kali lipat berlebihan.

"Mereka minta nilainya kira-kira 3 kali lipat dari (ketentuan) Kemenkeu. Saya bilang kalau (tunjangan) nggak cukup yah sekamar berdua dong yah," kata Djarot di Kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (3/10/2017).

Djarot mengatakan, bila ingin fasilitas dan hotel yang mewah saat melakukan perjalanan ke luar negeri, maka niat anggota Dewan bukan untuk kerja melainkan rekreasi.

"Ini niatnya jalan-jalan atau kunjungan kerja? Kalau kunjungan kerja tolong dong substansinya, itu yang kemarin saya tekankan," ujar dia.

Namun, kata Djarot, akhirnya DPRD DKI Jakarta sepakat untuk menggunakan ketentuan awal yaitu dengan pagu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010. Cara menyiasati biaya hotel adalah satu kamar diisi oleh dua orang anggota Dewan.

"Akhirnya mereka sepakat dan bukan semua anggota Dewan loh, hanya beberapa persen yang mendesak seperti itu," kata mantan Wali Kota Blitar itu.