Sukses

KPK Geledah Rumah Mantan Bupati Konawe Utara?

Kediaman Aswad Sulaiman yang digeledah KPK itu berada di Jalan Lumba-Lumba, Keluharan Lalolara, Kendari, Sulawesi Tenggara.

Liputan6.com, Jakarta - Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggeledah kediaman mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman.

Kediaman Aswad Sulaiman yang digeledah itu berada di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Lalolara, Kendari, Sulawesi Tenggara. Penggeledahan dilakukan sejak Senin siang tadi.

"Kami cek dulu kabar tersebut (penggeledahan rumah Aswad Sulaiman)," ujar Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Priharsa dan pihak KPK lainnya belum memberi keterangan resmi terkait penggeledahan tersebut.

Namun, diketahui, Aswad Sulaiman divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara pada 2010-2011.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Korupsi dan Kesaktian Pancasila

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyebut, para koruptor Tanah Air tak memiliki jiwa Pancasila. Pernyataannya terlontar masih di suasana Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober.

"Orang yang melakukan korupsi, berarti dia tidak Pancasilais," ujar Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/10/2017).

Menurut Basaria, seseorang yang memahami dan menanamkan Pancasila di dalam dirinya tak akan melakukan tindak pidana korupsi.

Ia memaparkan, Sila Pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan nilai antikorupsi. Sebab, tak satu pun agama menghalalkan korupsi.

Demikian juga dengan Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

"Kalau sudah ada sekelompok, seorang tertentu korupsi, pasti ini tidak akan menimbulkan keadilan," kata dia.

Menurut Basaria, karena para koruptor tak memahami Sila Kedua Pancasila, banyak rakyat di Tanah Air tak mendapatkan pendidikan serta kesehatan yang semestinya.

"Karena menurut penelitian, kalau korupsi tidak ada di Indonesia, bahkan kesehatan dan pendidikan itu tidak perlu bayar. Gratis untuk seluruh penduduk Indonesia," terang Basaria.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.