Masuk Tahun Politik, Jokowi Minta Anggota Kabinet Tak Buat Gaduh

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila — Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden, Jusuf Kalla memberi keterangan kepada awak media usai melakukan upacara Hari Kesaktian Pancasila, di Halaman Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, Minggu (1/10). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar semua menteri dan pimpinan lembaga bersama-sama menjaga stabilitas politik. Dia meminta para menteri dan pimpinan lembaga terus berkerja sama dan bersinergi.

"Terus bersinergi, jaga stabilitas politik, jaga stabilitas ekonomi. Tingkatkan kinerja kita. Tingkatkan prestasi kita dalam mendukung semua program yang berkaitan dengan pembangunan negara kita," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).

Jokowi mengingatkan, tahun 2018 adalah tahun politik. Pada 2019 juga akan terjadi pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden. Untuk itu, Jokowi menegaskan, jangan sampai ada kontroversi.

"Perlu saya ingatkan 2018 sudah tahun politik. Ada pilkada, ada tahapan pileg, pilpres sudah masuk. Oleh sebab itu, jangan melakukan hal yang bisa menimbulkan kegaduhan dan kontroversi," kata Jokowi.

Sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi angkatan darat, laut, dan udara, Jokowi juga menginstruksikan agar para menteri dan kepala lembaga pemerintahan untuk fokus pada tugas masing-masing.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Isu 5.000 Senjata

Seperti diberitakan sebelumnya, isu 5.000 senjata mencuat dari ucapan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Saat itu, Gatot menyebut, ada institusi yang hendak menyuplai senjata tersebut secara ilegal.

Sontak, pernyataan ini membuat gempar seiring isu paham komunis yang berkembang dan menimbulkan spekulasi publik tentang kebangkitan PKI. Wiranto sendiri sudah menjelaskan bahwa kabar ribuan senjata tak bertuan tidak benar.

"Masalah ini tidak perlu dipolemikkan, ada satu komunikasi yang belum tuntas, itu saja," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Minggu 24 September 2017.

Dia menjelaskan, Gatot merasa perlu perizinan dari Mabes TNI karena standar TNI, tetapi ternyata senjata yang dipesan nonstandar TNI. Oleh karena itu, kata Wiranto, izin cukup dari Mabes Polri.

"Maka hanya komunikasi yang perlu disambungkan, dan setelah disambungkan tidak ada masalah, selesai," tegas dia.

Menurutnya, senjata yang dipesan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) ini sebanyak 500 untuk kepentingan sekolah intelijen.

Gatot mengaku telah melaporkan semua informasi yang diketahuinya hanya kepada Presiden Jokowi.

"Saya hanya lapor ke Presiden. Itu aja. Tanggapan Presiden enggak bisa saya sampaikan dong, kan tanggapan Presiden," ujar Gatot Nurmantyo.

Presiden Joko Widodo Buka Rapat Pimpinan TNI-Polri 2024

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Presiden Joko Widodo