Wiranto: Pemerintah Terus Upayakan Rekonsiliasi Korban 1965

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kordinator Politik Hukum Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, upaya pemerintah dalam hal rekonsiliasi atau pemulihan hubungan terhadap korban pelanggaran HAM 1965 terus diupayakan. Menurutnya, sejarah kelam di masa lalu tidak bisa diselesaikan lewat jalur yuridis.

"Ada upaya mencoba memahami masalah itu. Presiden mengatakan tadi, tidak mengulang sejarah itu sebagai pembelajaran masa kini. Maka penyelesaian secara yuridis tidak mungkin. Nanti mengklaim salah-benar, kita tidak bisa masuk suasana itu," kata Wiranto usai Upacara Hari Kebangkitan Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).

Sejauh ini, lanjut dia, proses rekonsiliasi masih berlangsung. Hal itu terlihat dengan sudah tidak ada lagi larangan bagi sanak famili keturunan PKI untuk menjadi pegawai negeri.

"Proses itu telah berlangsung. Kemarin sudah tidak ada lagi larangan famili atau anggota PKI sebagai pegawai, itu sudah ada. Secaraa non-yudisial dari kompomen masyarakat itu sudah terjadi. Lalu apa yang diributkan? Kalau menyalahkan terus, habis sudah energi kita untuk ini," tegas dia.

Wiranto berharap, dengan momentum saat ini, masyarakat bisa menatap masa depan dengan tidak membawa sejarah kelam yang malahan menjadi tunggangan politik dan berujung pada terganggunya stabilitas nasional.

"Jadi tanya dan cari siapa yang goreng (isu komunis) apa maunya? Jangan sampai peristiwa G30S jadi komoditas politik jangka pendek maupun pilpres. Karena itu menimbulkan kegaduhan, suasana saling menyalahkan, mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional yang akhirnya mengganggu kepentingan masyarakat," pungkas dia.