PBNU Pertanyakan Rencana BNP2TKI Cabut Moratorium TKI

20161013-Penyataan-MUI-HEL — Ketua Umum MUI Pusat, Maruf Amin. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin menolak rencana pencabutan moratorium tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

"Sudah benar atau belum memberi pelayanan kepada TKI? Jadi, kalau merasa perlindungan TKI belum maksimal, ya mending tidak usah mencabut moratorium," ujar Ma'ruf di Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Penegasan tersebut terkait dengan pernyataan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid bahwa pihaknya telah menyusun dan merumuskan solusi terkait penempatan TKI ke Timur Tengah yang sejak 2012 hingga kini berstatus dimoratorium.

"Kami memang sedang menyusun solusi-solusi baru dan merumuskan format tata kelola penempatan dan perlindungan TKI yang baru sebagai solusi ketika nanti moratorium TKI ke Timur Tengah dicabut," kata Nusron.

Ketua Umum MUI ini menyarankan, sebelum mencabut moratorium, lebih baik BNP2TKI introspeksi diri apakah sudah memberi pelayanan dan perlindungan maksimal kepada TKI.

Ma'ruf khawatir jika moratorium dipaksakan dicabut justru malah merugikan warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, kata Ma'ruf, pihaknya meminta pemerintah harus memperbaiki tata kelola TKI lebih dulu sebelum mencabut moratorium.

"Yang akan dirugikan itu para pekerja TKI. Jangan mengorbankan mereka. Maksimalkan dulu perlindungan dan pelayanan bagi TKI," ujar Ma'ruf, seperti dilansir dari Antara.

2 dari 2 halaman

Tata Kelola Pelayanan TKI

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Bobby Alwi meragukan keseriusan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tentang klaim memiliki format baru tata kelola tenaga kerja Indonesia (TKI).

"Saya ragu. Apakah benar mereka punya format tata kelola yang baru? Karena sampai saat ini belum ada perbaikan pelayanan BNP2TKI bagi para buruh migran," kata Bobby.

Bobby menegaskan, tata kelola pelayanan TKI bisa dibilang baik jika administrasi bagi para buruh migran sudah bagus, perlindungan maksimal, penempatan kerja yang sesuai, keterampilan cukup bagi para buruh migran, dan koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah.

"Kalau itu sudah terlaksana semuanya, maka bisa dipastikan tata kelola TKI sudah bagus. Tapi sayangnya semua itu belum terjadi," ujar Bobby.

Saksikan Video Pilihan Berikut: