Sukses

Polri: Pengadaan Senjata Non-Militer Harus Izin dari Polri

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto memastikan, izin pengadaan senjata api bagi institusi non-militer harus seizin dan sepengetahuan Polri.

"Ya (harus izin) Polri," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Setyo mengaku, ada beberapa instansi pemerintah di luar TNI-Polri yang pernah meminta izin pengadaan senjata api kepada Polri.

Setyo menyebut, sejumlah instansi itu di antaranya Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dirjen Imigrasi, dan Polisi Hutan.

Setyo mengatakan, pengadaan senjata dari institusi di luar Polri merupakan hal yang wajar. Yang pasti, kata dia, sebelum pengadaan dilakukan, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Mabes Polri.

"Sudah biasa, sudah berjalan dari zaman Belanda. Kan sudah ada Undang-Undang Darurat tahun 1951 dan sampai sekarang Undang-undangnya belum ada lagi," kata Setyo.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

1 dari 2 halaman

BIN Pesan 517 Senjata

PT Pindad (Persero) membenarkan adanya pemesanan ratusan senjata dari Badan Intelijen Negara (BIN). Pengadaan ini dilakukan melalui Polri.

Sekretaris Perusahaan Pindad Bayu A Fiantoro menegaskan, pemesanan itu untuk jenis-jenis senjata yang memiliki kemampuan di bawah standar TNI.

"Jumlahnya ada 517, untuk BIN. Senjata yang berbeda dengan standar TNI, kok," kata Bayu kepada Liputan6.com, Senin (25/9/2017).

Mengenai jenis senjatanya, Bayu enggan menjelaskan lebih rinci. Hanya saja senapan yang dipesan adalah jenis laras panjang.

Artikel Selanjutnya
Polri Gandeng PPATK Usut Penyelewengan Anggaran Pemprov Papua
Artikel Selanjutnya
Periksa Heli AW 101, KPK dan POM TNI Libatkan Tim Independen