Sukses

Surat Bodong Pilkada Jabar

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah surat dukungan Partai Golkar untuk Pilkada Jawa Barat 2018 beredar. Surat yang belum ada tanggal dan nomornya itu beredar dengan memunculkan nama Ridwan Kamil atau Emil sebagai Calon Gubernur Pilkada Jabar. 

Emil akan dipasangkan dengan Anggota DPR RI Daniel Muttaqien sebagai calon wakil gubernur. Daniel sendiri merupakan putra dari Irianto MS Syafiuddin (Yance), yang merupakan mantan Bupati Indramayu. 

Dalam surat itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi diminta untuk segera menindaklanjuti instruksi tersebut, dengan mendaftarkan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien ke KPU Jawa Barat. 

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

Pasca-beredar viral, para petinggi Golkar di tingkat kepengurusan pusat enggan berkomentar banyak. Ketua DPP Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Nurul Arifin mengaku belum bisa memastikan benar-tidaknya surat tersebut.

"Saya sudah tahu kabar tersebut, tapi saya tidak bisa komentar apakah surat itu benar atau tidak," ujar Nurul saat dihubungi Liputan6.com, Jumat 22 September 2017.

Dirinya mengaku sudah mengkorfirkasi ke Sekjen Idrus Marham. "Dia bilang 'kok bisa gitu ya, kok bisa gitu ya," kata Nurul.

Sementara Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan, jika dirinya juga menerima surat DPP Golkar yang mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar. Namun, Yorrys mengaku tak tahu apakah surat yang ditandatangani Setya Novanto dan Idrus Marham itu asli atau palsu.

"Saya juga dikirimin, sudah beredar sejak hari ini kan? Tapi kalau kita mengikuti mekanisme memang belum (ada keputusan)," ujar Yorrys.

Namun, Yorrys mencurigai jika surat tersebut palsu. "Tidak ada tanggal, dan katanya Setnov di rumah sakit masa tandatangan surat? Yang bener aja nih?," kata dia.

"Saya nggak tahu (asli atau palsu). Bisa jadi pemalsuan tandatangan atau gimana," lanjut Yorrys.



1 dari 4 halaman

Tanggapan Dedi Mulyadi


Pasca beredar viral, Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan, jika dia belum menerima surat tersebut serta belum ada informasi apapun dari DPP Golkar. Dalam surat tersebut, tertera keterangan tembusan untuk Ketua DPD Golkar Jabar.

"Sebagai Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, saya belum menerima surat apalagi informasi dari DPP, mohon bersabar dulu ya, " ungkap Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta. Jumat (22/9/2017).

Selain itu, Bupati Purwakarta ini menjelaskan, dalam pembahasan sejumlah rapat Golkar dari Juni hingga Agustus 2017, belum ada pembahasan terkait pencalonan di Pilgub Jabar.

Selain itu, surat yang beredar sempat dipertanyakannya, pasalnya kondisi Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang masih dalam kondisi sakit.

"Masa iya? bukannya Pak Setnov baru operasi jantung, kok bisa membuat keputusan dan sempat-sempatnya membuat keputusan pencalonan gubernur dan wakil gubernur apalagi itu menyangkut hajat hidup 46 juta masyarakat Jabar," ujar Dedi.

Dedi sendiri dikabarkan sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat yang akan diusung Golkar. Bahkan pada 1 Agustus 2017 lalu, Golkar telah memutuskan Dedi Mulyadi sebagai bakal calon Gubernur yang akan diusung di Pilkada Jabar.

Namun, sayangnya hingga kini surat ketetapan Dedi sebagai bakal calon gubernur belum dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar.

Sementara, Pengurus DPD Golkar Kabupaten Purwakarta geram atas beredarnya draf surat tersebut. Mereka menyayangkan bila dewan pengurus pusat benar-benar tak mengusung Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi, dalam pesta demokrasi tersebut.

"Jika memang benar, kami akan mempertanyakan apa yang menjadi pertimbangan DPP, sehingga Ketua Golkar Jabar tidak diusung untuk maju dalam Pilgub Jabar," ujar Wakil Sekretaris DPD Golkar Purwakarta, Richard Sompi, di Purwakarta, Jumat (22/9/2017).

Selain itu, Golkar Purwakarta akan melakukan protes baik secara lisan. Mereka juga akan hadir ke DPP Golkar. Dia pun mengungkapkan alasan mengapa Golkar harus memberi dukungan ke Dedi Mulyadi.

"Dasar pemikirannya karena Kang Dedi telah menunjukkan kerja keras untuk untuk menaikkan popularitas Golkar di Jawa Barat. Belum lagi langkah Ketua DPD Golkar Jabar itu yang terus melakukan konsolidasi partai hingga ke tingkat akar rumput," tutur Sompi.

Keaslian dipertanyakan

Wakil Sekretaris Jenderal Ace Hasan Syadzily mengatakan ada banyak kejanggalan dalam surat dukungan Partai Golkar untuk Pilkada Jawa Barat 2018 yang beredar. Salah satunya, Ace mencontohkan, surat keputusan itu ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Padahal, pria yang karib disapa Setnov itu tengah dirawat di Rumah Sakit (RS) Premier, Jatinegara, Jakarta Timur karena sakit jantung, ginjal, dan vertigo.

"Kedua, surat tersebut tidak tertulis nomor dan tanggal disetujui. Ketiga, di bagian tandatangan Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham juga tidak diberikan stempel," ujar Ace di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (22/9/2017).

Ace lantas menegaskan surat itu bukan resmi dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar. "Itu enggak tahu. Tetapi bisa saja pihak-pihak tertentu ya memanfaatkan surat itu," kata dia.

Ia juga tak tahu siapa penyebar surat tersebut. Menurutnya, DPP Partai Golkar akan mencari tahu siapa yang membuat dan menyebarkan surat tersebut.

"Harusnya ditelusuri karena menyangkut informasi yang resmi partai," ucapnya.

Tak hanya itu, Ace menyebut, jika partainya mengeluarkan suatu keputusan, apalagi menyangkut DPD Provinsi tertentu, pasti akan mengundang pimpinan daerah tersebut.

"Biasanya kalau DPP Partai Golkar menyampaikan kebijakan secara resmi, pasti akan mengundang DPP Provinsi untuk menyerahkan secara khusus ke DPP Provinsi untuk menjalankannya. Pasti bukan karena surat-surat yang beredar di medsos," jelas Ace.


2 dari 4 halaman

Klarifikasi Resmi: Surat itu Bodong

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham akhirnya buka suara surat dukungan Partai Golkar terhadap Ridwan Kamil beredar Viral. Idrus menegaskan, surat yang memuat keputusan dukungan untuk Ridwan Kamil dalam Pilkada Jawa Barat 2018 adalah palsu.

"Terkait beredarnya surat yang saya istilahkan itu adalah surat bodong," ucap Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (22/9/2017).

Alasannya, yang pertama adalah surat tersebut tidak seperti biasa karena tanpa stempel, nomor surat, dan tanggal dikeluarkannya. Apalagi, hingga saat ini, Partai Golkar belum mengambil keputusan akan mengusung siapa dalam Pilkada Jabar.

"Bukan hanya Ridwan Kamil, sehingga dengan demikian bahwa sampai pada hari ini DPP belum mengeluarkan secara resmi tetang pasangan yang diusung Golkar di Jabar," ucap dia.

Idrus menjelaskan, alasan mengapa sampai saat ini Partai Golkar belum mengusung siapapun, karena belum melakukan konsultasi dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

"Kenapa? Karena dari simulasi-simulasi yang ada sebelumnya, itu perlu rapat dan konsultasi dengan Ketua Umum Partai Golkar. Nah kita belum sempat konsultasikan tapi tiba-tiba sakit," tegas Idrus.

Sebuah surat yang berisi dukungan Partai Golkar untuk Pilkada Jawa Barat 2018 beredar. Surat yang belum ada tanggal dan nomornya itu beredar dengan memunculkan nama Ridwal Kamil atau Emil sebagai Calon Gubernur di Pilkada Jabar.

Di surat itu Emil disebut akan dipasangkan dengan  Daniel Muttaqien sebagai wakil gubernur. Surat tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

Lapor ke Polisi

Setelah resmi dinyatakan sebagai surat bodong, Ketua Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengaku akan segera melaporkan pemalsuan seurat tersebut kepada pihak kepolisian. 

"Hari senin, 25 September 2017 kami akan laporkan pemalsuan surat ini ke Mabes Polri," ucap Dedi kepada Liputan6.com.

Dedi menilai, pemalsuan surat tersebut tidak bisa ditolelir. Menurutnya tindakan tersebut telah mencemarkan nama baik Partai Golkar sebagai partai besar.

"Ini dipalsukan untuk sebuah proses pencalonan ddi daerah yang menentukan nasib 46 juta warga Jabar. Kami akan terdepan mengembalikan fitra Partai Golkar," ucap Dedi.

Dedi pun menegaskan, kendati belum ada surat ketetapan siapa yang akan diusung oleh Partai golkar di Pilkada Jabar, namun partainya pada 1 Agustus 2017 lalu telah menyepakati dirinya sebagai satu-satunya bakal calon yang akan diusung.

"1 Agustus dari DPP Partai Golkar telah menetapkan Dedi Mulyadi. Tapi, suratnya hingga kini belum keluar. Kami sampai saat ini masih bersabar menunggu prosedur yang telah ditetapkan di DPP," kata Dedi.

3 dari 4 halaman

Adu Kuat Dedi Mulyadi vs Ridwan Kamil

Hasil survei Poltracking Indonesia, Kamis, 8 Juni 2017 lalu, menyebut ada lima tokoh yang paling berpotensi maju di Pilkada Jabar. Hal tersebut diukur dari elektabilitas dan tingkat popularitas di kalangan publik.

Lima tokoh terkuat tersebut, yaitu Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang mendapatkan perolehan suara 38,13 persen; menyusul, Deddy Mizwar 14,88 persen; Dedi Mulyadi 9,88 persen; Dede Yusuf 8,00 persen; dan Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) 5,63 persen.

Sebagai syarat untuk maju mencalonkan diri di Pilkada Jabar, nama-nama potensial tersebut butuh kendaraan partai politik sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ataupun jika ingin maju sebagai calon perseorangan alias independen, calon harus memenuhi syarat dukungan minimum.

Untuk calon yang diusung parpol, ada syarat 20 jumlah kursi di DPRD Jabar atau 25 persen perolehan suara parpol atau gabungan parpol. Jika kurang, harus berkoalisi.

Untuk wilayah Jabar, PDIP mempunyai 20 kursi di DPRD Jabar hasil Pemilu Legislatif 2014. Setelah PDIP, peraih kursi terbanyak, yaitu Partai Golkar sebanyak 17 kursi, PKS 12 kursi, Demokrat 12 kursi, dan Gerindra 11 kursi.

Partai lainnya, yakni PPP memiliki 9 kursi, PKB 7 kursi, NasDem 5 kursi, PAN 4 kursi, dan Hanura 3 kursi.

Jika melihat jumlah kursi tersebut, hanya PDI Perjuangan yang dapat mengusung calon sendiri tanpa bergabung dengan parpol lain. Sedangkan, partai lain harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon. 

Arah PDI Perjuangan

PDIP, sebagai partai dengan kursi terbanyak, hingga kini belum menentukan dukungannya. Namun, partai berlambang banteng moncong putih itu memastikan tidak mengusung Ridwan Kamil.

Kendati belum menentukan dukungan, PDIP telah sepakat berkoalisi dengan Partai Golkar. Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya bersama PDI Perjuangan terus menjalin komunikasi untuk menentukan komposisi cagub dan cawagub yang akan diusung.

"Kita memang rencanakan untuk membangun koalisi bersama. Walaupun, semua keputusan nanti akan tertulis di DPP (Golkar). Tapi, keduanya saling terbuka," kata Dedi ketika dihubungi Liputan6.com, Senin 7 Agustus 2017.

Sedang Ridwan Kamil, sejauh ini baru mengantongi dukungan dari Partai Nasdem yang hanya mengantongi lima kursi di DPRD. Untuk mendapatkan tiket di Pilkada Jabar, Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, harus berjuang mencari tambahan dukungan partai yang mempunyai 15 kursi di DPRD Jabar.

Sejauh ini sejumlah partai seperti Partai Demokrat (12 kursi), PPP (6 kursi), PAN (4 kursi), PKB (7 kursi), dan Hanura (3 kursi) belum menentukan dukungan.

Emil sendiri mengaku, saat ini terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik selain Nasdem untuk mendapatkan dukungan di Pilkada Jabar.

"Dalam minggu-minggu ini masih komunikasi intensif tentang pemilihan gubernur. Mudah-mudahan ada finalisasi dari partai-partai agar pencalonan ini bisa memenuhi syarat," kata Emil saat berkunjung ke redaksi Liputan 6 SCTV, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.

"Syaratnya 20 kursi, saya baru ada lima kursi. Mudah-mudahan partai lain ada PPP, Demokrat, PKB sedang (komunikasi) intensif," Emil menandaskan.

Artikel Selanjutnya
Golkar Tegaskan Tetap Dukung Dedi Mulyadi Maju Pilgub Jabar 2018
Artikel Selanjutnya
Selly Andriany Gantina Gantikan Wabup Cirebon yang Buron