Djarot Tolak Anggaran Susulan Rp 1,8 T di APBD-P 2017

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menolak masuknya susulan anggaran pembelian lahan dan alat berat di APBD Perubahan 2017.

Djarot menyatakan, Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBDP sudah disahkan pada 25 Agustus lalu. Oleh karena itu, Djarot menegaskan tak boleh lagi ada anggaran baru baru titipan asal masuk.

"Enggak boleh, karena KUA-PPAS sudah selesai pada 25 Agustus. Sudah kita kunci di situ. Sekali lagi kita bekerja by system. Tidak boleh nyelonong seperti itu. Ini kadang saya juga kesel juga. Saya bukan tipe pemarah, tapi kalau keterlaluan ya saya bisa marah juga," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Djarot menyebut, adanya anggaran susulan berasal dari permainan oknum baik eksekutif maupun legislatif. "Ya bermainlah legislatif sama eksekutif. Enggak bisa legislatif doang, kalau enggak berbicara sama eksekutif. Pastilah," ucap dia.

Anggaran susulan itu berupa pengadaan lahan dan alat berat dari beberapa dinas salah satunya Dinas Sumber Daya Air. Padahal, kata Djarot, lahan dan alat berat DKI sudah banyak dan hanya perlu dimaksimalkan.

"Lahan kita sudah cukup banyak. Kita lebih baik sekarang inventarisasi lahan itu. Kita maksimalkan lahan kita. Lahan yang perlu dibebaskan itu memenuhi kriteria skala prioritas. Misalnya, itu lahan yang ada di bantaran sungai, lahan untuk pembangunan MRT, LRT. Harus betul betul fokus. Lahan untuk misalnya perluasan waduk," kata Djarot.

Saksikan video di bawah ini: