Sukses

Jurus Kemendagri agar Kepala Daerah Tak Lagi Terjaring OTT KPK

Kemendagri dan KPK sudah bekerja sama, tapi banyak kepala daerah terjaring OTT. Apa yang salah?

Liputan6.com, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada sejumlah kepala daerah. Untuk mencegah hal tersebut, KPK dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melakukan koordinasi.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan pertemuan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo ini untuk melakukan koordinasi pencegahan korupsi dan mempertajam peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

"Yang kita sampaikan tentang apa yang ke depan perlu ditindaklanjuti, misalnya penguatan APIP. APIP jadi kunci apa yang terjadi di daerah selama ini," kata Pahala di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).

Menurut Pahala, selama ini KPK dan Kemendagri sudah bekerja sama dalam memberantas korupsi di daerah-daerah. Namun, memang tak dapat dimungkiri, penerapan APIP tidak merata di seluruh daerah di Indonesia.

"KPK dan Kemendagri bekerja di 360 kabupaten dan kota serta 22 provinsi. Kemajuannya macam-macam. Ada yang maju cepat, ada yang lambat, dan ada yang menunggu penindakan dulu baru maju," ujarnya.

Dia menuturkan, penguatan APIP akan terus dikembangkan agar lebih banyak realisasi di lapangan serta pelatihan dan pembahasan, terkait pengadaan dan audit.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

5 Kepala Daerah Terjaring KPK

"Kalau mau, pengadaan inspektorat bisa menilai ini kemahalan atau tidak, salah prosedur atau tidak," tutur Pahala.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta juga pernah mengingatkan Mendagri bahwa peran APIP di daerah tidak berfungsi. Sehingga, menimbulkan banyak pejabat di daerah yang terjerat OTT KPK.

Sepanjang tahun 2017, Tim Satgas KPK telah melakukan OTT kepada sejumlah kepala daerah. Mereka adalah Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, dan Wali Kota Batubara OK Arya Zulkarnaen. Bahkan, baru-baru ini KPK melakukan tangkap tangan terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
    Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi

    KPK

  • OTT KPK dilakukan ke para pejabat yang terindikasi melakukan korupsi atau pungutan liar di Indonesia.

    OTT KPK

  • Kemendagri

Video Terkini