Sukses

Rusuh Tolak PKI di YLBHI, Siapa Dalangnya?

Liputan6.com, Jakarta - Ketegangan menyelimuti gedung kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Senin 17 September dinihari. Sekelompok massa berteriak di depan gedung sambil berusaha masuk ke dalam kantor pemberi jasa bantuan hukum tersebut.

Barikade polisi berusaha mencegah kelompok massa itu. Namun, mereka melawan hingga bentrok pun tak terhindarkan. Massa melempar petugas dengan batu, hingga 5 orang polisi harus dilarikan ke rumah sakit.

Keberingasan massa, diduga bermula dari informasi hoax atau palsu di media sosial. Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis mengatakan, informasi itu menyebutkan ada kegiatan seminar tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) digelar di kantor YLBHI.

"Ya itu tadi, isu yang berkembang, kadang-kadang di medsos hoax. Itu yang sehingga dijabarkan oleh orang-orang yang hanya menerima informasi sepihak," kata Idham di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Sejumlah massa mulai berunjuk rasa di depan kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, sejak Minggu 17 September sore. Massa terus bertahan dan mengepung YLBHI dan sekitarnya hingga pukul 23.00 WIB. Kondisi ini pun sempat menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Diponegoro tersendat.

Semakin malam, massa semakin tak terkendali. Pantauan Liputan6.com di lokasi, mereka mendorong pagar gedung YLBHI sambil meneriakkan kata-kata intimidasi kepada peserta diskusi yang ada di YLBHI.

"Tangkap PKI, PKI yang hancurkan bangsa," teriak demonstran sambil berusaha menduduki pagar gedung YLBHI. Mereka juga menyerukan takbir dan mendesak masuk gedung YLBHI untuk menangkap orang yang disebut-sebut PKI.

Massa terus bertambah, Di antara mereka terlihat ada yang membawa poster bertuliskan tuntutan agar YLBHI dibubarkan atau ditutup. Beberapa demonstran ada yang berteriak agar laskar bergerak maju.

Akibat kejadian ini, Jalan Diponegoro atau akses menuju Rumah Sakit Cipto Manungkusumo (RSCM) dari arah Menteng lumpuh dipenuhi massa.

Belum diketahui jelas dari mana asal massa tersebut. Tapi beberapa di antaranya kepada Liputan6.com mengaku dari massa antikomunis.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

1 dari 3 halaman

Lawan Petugas

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Suyudi Ario Seto yang tiba di lokasi sekitar pukul 23.00 WIB, berusaha menenangkan massa. Tak hanya kapolres, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis juga datang ke lokasi dan berupaya negosiasi dengan massa. Tapi massa menolak negosiasi itu dan Kapolda pun akhirnya menemui pihak YLBHI.

Usai bertemu pihak YLBHI, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis menyebutkan, tidak ada kegiatan terkait PKI di YLBHI.

"Saya minta semua tenang dan untuk bicara. Tidak ada kegiatan tentang PKI atau diskusi PKI. Rekan-rekan dengar dulu, sejak kemarin saya sendiri yang memimpin di sini untuk tidak dilaksanakan seminar dan tidak ada. Saya sendiri yang memimpin untuk tidak berlangsung sejak kemarin," kata Idham.

Idham juga menegaskan, hari ini pihak YLBHI berkumpul namun bukan membahas atau diskusi soal PKI.

"Kalau kaya begini kita tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah dengan seperti ini. Saya selaku Kapolda memberikan jaminan pada kalian. Kalau ada kegiatan yang sifatnya anarkis. Kalau kalian tidak percaya kepada saya, saya minta kalian marilah kita berdiskusi dengan baik dan transparan. Taman-teman bisa memahami?" lanjut Kapolda.

Massa yang berjumlah ratusan tersebut melempari polisi, setelah aparat membubarkan dengan gas air mata di YLBHI. (Liputan6.com/Moch Harun Syah)

Penegasan juga disampaikan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Suyudi. Dia menjelaskan bahwa kegiatan di YLBHI tidak ada kaitan dengan PKI.

"Saya sampaikan sebenarnya, jadi judulnya pelurusan fakta 65 dan saya tidak melanjutkan kegiatan tersebut. Mereka datang dari berbagai daerah dan dilanjutkan dengan aksi seni dan saya menyaksikan," ujar Suyudi yang disambut teriakan "bohong" dari massa.

Suyudi menyebutkan, di dalam gedung YLBHI ada sekitar 30 orangm dan dia mengimbau massa agar segera membubarkan aksinya.

Pada kesempatan yang sama, Dandim Jakarta Pusat Letkol Edwin Adrian juga mengimbau massa agar tetap tenang. Dia menjamin tidak ada kegiatan terkait PKI di YLBHI.

"Saya udah masuk ke dalam kalau ada kegiatan PKI saya paling depan. Tapi tidak ada apa-apa. Kalau ada bukti proses. Rekan saudara semua karena yang di dalam mau keluar tidak bisa keluar," ujar Dandim yang juga dibalas teriakan "Matiin, tembak" dari massa.

Sementara, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah yang juga datang ke YLBI enggan berkomentar kepada awak media.

Hingga pukul 01.30 WIB, ratusan massa masih bertahan dan tidak bersedia membubarkan diri dari gedung YLBHI. Akibatnya, petugas membubarkan massa secara paksa dengan menembakkan gas air mata ke arah.

Massa yang berjumlah ratusan tersebut melawan. Mereka melempari polisi yang berada di ujung Jalan Diponegoro itu. Menghadapi perlawanan ini, polisi yang berjaga hingga gedung Sekretariat PPP juga menembakkan gas air mata dari arah sebaliknya hingga massa pun kocar-kacir.

Tim antihuruhara yang mengendarai trail menyisir Jalan Salemba dan Diponegoro. Polisi melalui pengeras suara juga mengimbau kepada warga yang melihat persitiwa ini, agar pulang ke rumah masing-masing.

Massa di YLBHI pecah. Polisi bahkan memburu massa yang berlari ke arah Jalan Salemba Raya arah Senen maupun Matraman. Sebagian lagi memburu massa yang kabur ke arah Cikini.

Dalam peristiwa ini, polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga sebagai provokator aksi di YLBHI. Total ada 45 orang yang diamankan. Mereka digiring ke Mapolres Metro Jakarta Pusat, guna pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga telah mengevakuasi puluhan orang yang berada di gedung yayasan bantuan hukum itu.

Hingga pada pukul 02. 10 WIB, petugas akhirnya bisa mengembalikan situasi. Situasi di kantor YLBHI juga aman terkendali. Kendati demikian, Kapolda Idham meminta jajarannya untuk terus berjaga dan memantau di sekitar lokasi.

"Jakarta kembali aman, tertib, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar," tandas Idham.

2 dari 3 halaman

Respons YLBHI

Dituding menggelar kegiatan terkait PKI, YLBHI membantahnya. "Tidak ada sama sekali diskusi atau kongres tentang komunisme. Acara yang kami selenggarakan murni diskusi sejarah dan pentas seni, yang menampilkan beberapa seniman," kata Yunita, salah satu staf YLBHI yang menjadi panitia acara, Senin (18/9/2017).

Yunita menjelaskan, pihaknya menggelar sebuah diskusi kebangsaan yang diselingi acara kesenian, dengan tema Asik Asik Aksi. Dalam acara ini, beberapa narasumber menjelaskan tentang sejarah 1965.

Namun sekitar pukul 22.00 WIB, ratusan massa yang mengatasnamakan diri dari beberapa lembaga masyarakat mengepung gedung YLBHI hingga Senin dini hari.

"Semakin malam massa semakin bertambah dan beberapa di antaranya sempat melempari kerikil ke dalam Gedung YLBHI," kata Yunita. Dia menambahkan, massa banyak melemparkan intimidasi verbal kepada peserta acara di YLBHI.

Puluhan polisi juga bersiaga di sekitar gedung YLBHI. Termasuk, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Suyudi Ario Seto. (Liputan6.com/Moch Harun Syah)

Atas kejadian ini, Ketua YLBHI Bidang Advokasi, Muhammad Isnur, meminta kepolisian untuk menangkap para pelaku penyebar berita bohong tersebut.

"Kami menyerahkan kepada aparat hukum, yang menyebarkan hoax dan berujung pada kerusuhan itu ditangkap. Mereka menyebarkan berita bohong dan memprovokasi warga lain," kata Isnur di depan kantor YLBHI, Jakarta, Senin (19/9/2017).

Isnur mengaku menemukan sejumlah berita bohong di media sosial yang menyebut aksi yang digelar di YLBHI adalah acara kebangkitan PKI. Ia menduga berita bohong ini sengaja disebar oleh orang yang tidak bertanggung-jawab.

Padahal, kata Isnur, sejak Minggu 17 September 2017 malam, kepolisian sudah mengingatkan tidak ada informasi tersebut dan mengimbau kepada massa yang berunjuk rasa untuk membubarkan diri.

Dia juga menegaskan, isu mengenai bangkitnya kembali komunisme sudah tidak relevan. Apalagi isu tersebut dijadikan peluru kepentingan politik.

"Sudah tidak relevan. Dia (PKI) sudah lama bubar. Siapa yang mau gerakan PKI lagi? Saya kira sudah tidak ada. Jadi sudah enggak relevan," kata Isnur di Jakarta, Senin (18/9/2017).  Menurut dia, pada era demokrasi dan keterbukaan seperti sekarang, tidak mungkin menghidupkan kembali PKI.