Wantimpres: Kita Fokus Pembangunan, Akhiri Gaduh soal PKI

Bahas Pelemahan KPK, Pimpinan KPK Rapat dengan Wantimpres — Ketua KPK Agus Rahardjo didampingi Sidarto Danusubroto saat tiba di Gedung Wantimpres, Jakarta, Senin (3/4). Dalam kesempatan itu empat pimpinanKPK bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidarto Danusubroto, mengatakan, isu soal gerakan PKI yang terus muncul setiap tahunnya, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Hal ini akan berdampak buruk bagi kemajuan bangsa jika tidak dihentikan.

"Pemerintah akan berpikir soal itu. Jelas kalau ini dibiarkan tiap tahun begini ini tidak baik untuk bangsa," ujar Sidarto di Kantor Wantimpres, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Gedung LBH Jakarta Kebakaran, Sempat Terjadi Ledakan di Lantai 2

Seperti diketahui, belakangan muncul pesan berantai berisi imbauan pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI di seluruh kesatuan TNI AD. Dalam pesan itu, TNI AD harus menyediakan segala fasilitas lengkap untuk menonton film itu.

Sementara, ada pula yang menyelenggarakan diskusi pengungkapan sejarah peristiwa 1965-1966 di Gedung YLBHI, Jakarta. Diskusi ini disebut-sebut sebagai diskusi PKI yang kemudian dibubarkan.

YLBHI sempat didemo sejumlah warga. Aksi pun berakhir ricuh. Sidarto menilai, kegiatan semacam ini tidak perlu dilakukan.

"Kalau ada film, seminar begitu, ada satu kegaduhan di sana, di sini, itu hal yang tidak menunjang kondisi bangsa," imbuh mantan Ketua MPR itu.

Sidarto menilai, saat ini pemerintah tengah berupa membangun Indonesia menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia, kegaduhan semacam ini harus diredam.

"Please, kita sekarang konsentrasi pada pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, kemiskinan, itu yang priority, ya," ucap Sidarto.

Saksikan video menarik di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Tidak Relevan

Pada kesempatan berbeda, Ketua YLBHI bidang advokasi, Muhammad Isnur, mengatakan, isu mengenai bangkitnya kembali komunisme sudah tidak relevan lagi. Apalagi isu tersebut dijadikan peluru kepentingan politik.

"Sudah tidak relevan. Dia (PKI) sudah lama bubar. Siapa yang mau gerakan PKI lagi? Saya kira sudah tidak ada. Jadi, sudah enggak relevan," kata Isnur di Jakarta, Senin (18/9/2017).

Menurut dia, pada era demokrasi dan keterbukaan seperti sekarang, tidak mungkin menghidupkan kembali PKI.