Sukses

Atasi Masalah Pangan, Pemerintah Fokus Bangun Infrastruktur

Presiden Jokowi telah mengajak peran swasta dalam percepatan pembangunan kota-kota baru mandiri di seluruh wilayah Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahtjo Kumolo mengatakan pemerintah saat ini fokus mengatasi  persoalan ketersediaan pangan. Karena itu, pembangunan infrastruktur terus dikebut untuk memecahkan persoalan tersebut.

"Akhir tahun 2018 pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial harus sudah rampung waduk, saluran irigasi, rel kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol dan lain sebagainya. Semua itu sudah harus dimanfaatkan," ujar Tjahjo di Kota Tangerang Selatan, Kamis 15 September 2017. 

Tjahtjo menjelaskan dengan tersambungnya seluruh wilayah termasuk pulau terluar dalam jaringan infrastruktur, diharapkan persoalan sandang dan pangan didaerah terluar dapat teratasi. 

Tjahtjo Kumolo juga mengungkapkan dalam program pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi juga mengajak peran swasta untuk melakukan percepatan terutama dalam pembangunan kota-kota baru mandiri di seluruh wilayah Indonesia.

"Melalui peran swasta, maka persoalan masih banyaknya pegawai negeri sipil, buruh, serta masyarakat lainnya yang belum memiliki hunian dapat teratasi," ucap Tjahjo seperti dilansir dari Antara. 

Mendagri memberi target dengan rampungnya pembangunan infrastruktur, dalam hal ini pelabuhan maka pengiriman barang dan jasa antarkepulauan dapat berjalan lancar yang pada akhirnya menyelesaikan persoalan pangan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Hadapi Tahun Politik


Tjahjo mengungkapkan, secara politik pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla akan berakhir pada Agustus 2018.

Pada masa itu sudah ada penyerahan nama-nama calon presiden dan wakil presiden dari partai politik kepada KPU dan selanjutnya melaksanakan Pemilihan Presiden pada 2019.

Dia meminta partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak termasuk pemilihan presiden. Kalau sebelumnya angka partisipasi masih 72 persen maka diharapkan ke depan dapat ditingkatkan.

Belajar dari penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta, Mendagri berpesan agar tidak ada lagi kasus-kasus politik uang, kampanye hitam, serta ujaran kebencian.

"Seharusnya adu konsep dan gagasan untuk memajukan dan membangun negeri. Sudah cukup persoalan di Pilkada DKI. Dari sekian banyak berita yang terkait Pilkada DKI sebanyak 800 ribu isinya fitnah, hoaks, dan adu domba, serta hanya 200 ribu saja yang jelas," Tjahjo menandaskan.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.