Penjelasan Fadli Zon soal Teken Surat Penundaan Kasus Setnov

Fadli Zon: Pemerintah Jangan Abaikan Hak Masyarakat Kendeng — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon prihatin dengan aksi cor kaki jilid kedua yang dilakukan oleh sejumlah petani dari Pegunungan Kendeng.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengakui telah menandatangani surat permohonan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto hingga proses praperadilan berakhir. Surat tersebut lalu dikirimkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Sekjen DPR Hany Tahapary.

"Iya (ditandatangani). Kan saya bidang hukum pasti melalui saya. Jadi kan itu ditembuskan," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 13 September 2017.

Dia mengatakan, surat tersebut merupakan bagian dari aspirasi Ketua DPR RI Setya Novanto selaku masyarakat.

"Ini surat aspirasi biasa semua masyarakat juga bisa, kita kan meneruskan aspirasi. Saya meneruskan aspirasi yang isinya sesuai yang ada di dalam surat," tutur Fadli Zon.

Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto meminta Pimpinan DPR untuk menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemeriksaannya.

Novanto berharap, agar Pimpinan DPR meminta KPK menunda pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Golkar tersebut hingga praperadilan usai.

Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Serahkan ke KPK

Surat permohonan tersebut disampaikan langsung kepada KPK melalui Kepala Biro Kepemimpinan Sekretariat Jenderal DPR Hany Tahapary.

Pada surat tersebut, disisipkan pula berkas praperadilan yang diajukan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan. Budi ketika itu menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi.

Semua pihak termasuk KPK, kata Hany, menahan diri untuk tidak melakukan pemeriksaan sampai putusan praperadilan keluar. Hal tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum.

Fadli Zon
Politisi
Fadli Zon lahir di Jakarta, 1 Juni 1971. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Lihat Selengkapnya
Fadli Zon
Setya Novanto
Tokoh
Setya Novanto adalah Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2019
Lihat Selengkapnya
Setya Novanto
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK