Sukses

Penguatan Pendidikan & Pelatihan Vokasi Jadi Prioritas Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dhakiri, memaparkan sejumlah tantangan perkembangan dunia kerja di Indonesia. Menurutnya, dunia kerja Indonesia saat ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan persaingan yang pesat. Sementara itu, kapasitas sumber daya manusia saat ini dinilai tidak banyak yang siap menghadapi kompetisi.

“Kita harus mengantisipasi kondisi dunia yang berubah begitu cepat, persaingan terjadi di mana-mana. Bahkan untuk masuk ke dunia kerja saja dihadapkan pada iklim kompetisi yang ketat,” ujar Hanif, saat menjadi pembicara pada acara Indonesia HR Summit 2017 di Yogyakarta, Selasa (12/9/2017).

Ia mengatakan, tingginya tingkat kompetisi tersebut menuntut setiap individu menyiapkan diri. Salah satu hal yang harus disiapkan tenaga kerja adalah penguasaan kompetensi dan daya saing.

"Apalagi kita dihadapkan pada 2 juta angkatan kerja baru tiap tahunnya. Mereka yang angkatan kerja baru ini tidak bisa langsung masuk pasar kerja," ucap Hanif.

Dia melanjutkan, penyebab dari tidak terserapnya angkatan kerja dengan cepat oleh dunia usaha salah satunya disebabkan oleh sistem pendidikan Indonesia yang belum berorientasi pada kebutuhan dunia industri. Terlebih lagi, dari total 130 juta angkatan kerja Indonesia, sebanyak 60 persen di antaranya merupakan tenaga kerja berpendidikan SD dan SMP.

Mengantisipasi persoalan tersebut, imbuh Hanif, Pemerintah terus meneguhkan untuk bisa memperkuat sumber daya manusia. Peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi prioritas pemerintah saat ini.

"Untuk itu perlu adanya intervensi dari pemerintah dan tentunya dunia industri. Jadi dilakukan vocational training (pelatihan vokasi), sehingga angkatan kerja baru ini punya tools untuk masuk pasar kerja," kata dia.

Penguatan pelatihan vokasi yang dilakukan pemerintah dan dunia industri tersebut bertujuan untuk membantu angkatan kerja baru yang masih mengalami missmatch dan kualifikasinya masih belum memenuhi kebutuhan dunia industri.

"Kita juga siapkan skema vocational retraining untuk membantu pekerja-pekerja yang lama dalam meningkatkan skill dan kompetensinya sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan," ujar Hanif

Dalam hal ini pemerintah dan dunia usaha harus bersinergi agar peluang bagi angkatan kerja lama dan baru ini semakin luas dalam mengakses pelatihan kerja baik di lingkungan perusahaan maupun melalui Balai Latihan kerja (BLK).


(*)

Artikel Selanjutnya
Kondisi Pendidikan di Daerah Masih Belum Penuhi SNP
Artikel Selanjutnya
KEIN Paparkan Pentingnya Anggaran Negara