Sukses

Ketua MPR: Kita Dukung Pemerintah Bantu Rohingya, Jangan Ribut

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat untuk tetap mendukung langkah-langkah pemerintah Indonesia yang saat ini sedang berupaya ikut membantu permasalahan masyarakat Rohingya di Myanmar.

"Soal Rohingya itu, kita dukung pemerintah. Bersatu padu, jangan ada ribut. Kalau kita ribut bagaimana? Ini bukan soal agama, ini kejahatan terhadap kemanusiaan. Kita mengutuk keras," ujar Zulkifli saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9/2017).

"Sekarang pemerintah sedang berusaha untuk menghentikan (permasalahan Rohingya), nah kita dukung pemerintah agar mengajak ASEAN, mengajak PBB, mengajak dunia lainnya, bersatu padu untuk segera menghentikan dan menolong masyarakat Rohingya," imbuh politikus yang karib disapa Zulhas ini.

Terkait adanya dugaan politisasi yang terjadi di Indonesia terkait isu kemanusiaan Rohingya, Zulkifli meminta agar politisasi tersebut dihentikan karena yang terpenting sekarang menurutnya adalah membantu mengatasi permasalahan Rohingya.

"Ya itu (politisasi isu Rohingya harus) dihentikan. Buat apa? Ini kita mau menolong kok," ucapnya.

Menurut Zulkifli, rakyat Indonesia berhak mengekspreksikan apa pun terkait menanggapi isu kemanusiaan Rohingnya. Namun, rakyat Indonesia juga harus tetap bersama pemerintah mendukung dan membantu menghentikan masalah ini.

"Silakan kalau (rakyat Indonesia) mau berdoa dan bersuara keras itu haknya. Enggak apa-apa, tapi berdiri dong di belakang pemerintah untuk mendukung agar ini segera berhenti," tandas dia.

1 dari 2 halaman

Perintah untuk Menlu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memberikan dua perintah kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi untuk aktif berperan menyelesaikan konflik Rohingya di Myanmar.

"Dua perintah beliau kepada Menlu, pertama bernegosiasi bagaimana masalah konflik dan penanganan kemanusiaan di Rohingya itu ditangani dengan baik oleh pemerintah Myanmar," ucap Pratikno saat ditemui di The Sultan Hotel Jakarta, Jumat, 8 September 2017.

Perintah kedua, ujar Pratikno, Jokowi meminta Menlu untuk berdiplomasi dengan Bangladesh. Salah satu hal yang diinginkan, agar Bangladesh tetap membuka akses bagi warga Rohingya yang ingin mengungsi.

"Pemerintah akan segera mengirimkan bantuan, baik dalam bentuk barang maupun uang kepada pemerintah Bangladesh agar menangani yang ada di perbatasan Bangladesh," ujarnya.

Peran aktif Indonesia dalam konflik di Rohingya ini pun mendapat apresiasi dari para pemimpin dunia. Sejumlah kepala negara, disebut Pratikno, sudah menghubungi Presiden Jokowi menanyakan kondisi terkini di Rohingya.

Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang diberi akses masuk ke Rakhine State, kota tempat warga etnis Rohingya berdomisili.

"Bisa dikatakan (Indonesia) satu-satunya negara yang punya akses ke Rakhine State di Myanmar. Jadi, penting sekali untuk menjaga, di satu sisi mendorong perbaikan kebijakan yang ada di Myanmar," tuturnya.


Saksikan video menarik di bawah ini:

Artikel Selanjutnya
JK Siap Bawa Masalah Rohingya ke KTT OKI dan Sidang Umum PBB
Artikel Selanjutnya
Fadli Zon Nilai Jokowi Melempem Soal Rohingya, Ini Respons Istana