Penggalangan Dana Masyarakat untuk Rohingya Harus Akuntabel

20161125-Demo Kecam Penindasan Rohingnya di Kedubes Myanmar-Jakarta — Seorang peserta aksi dari Solidaritas Muslim Rohingya (SMR) menunjukkan poster di depan Kedubes Myanmar, Jakarta, Jumat (25/11). Pengunjuk rasa membawa spanduk sambil berorasi soal pembantaian kaum muslim Rohingya di Myanmar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Malang - Aksi penggalangan dana kemanusiaan oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia untuk etnis muslim Rohingya terus bermunculan. Masyarakat diimbau tetap mengutamakan akuntabilitas penggalangan donasi sosial yang terkumpul itu.

Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, Ito Sumardi, mengatakan penggalangan dana yang dilakukan kelompok masyarakat untuk etnis Rohingya harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.

"Kepada siapa dikumpulkannya, dikirim lewat siapa dan bagaimana caranya harus jelas pertanggungjawabannya," ujar Ito usai menjadi pembicara di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Jumat (8/9/2017).

Dikatakannya, saat ini banyak etnis muslim Rohingya mengungsi ke Cox Bazar, Bangladesh yang berbatasan dengan Myanmar. Lokasinya sulit dijangkau, butuh berhari-hari jika ditempuh jalur darat. Helikopter jadi alat transportasi paling efektif untuk masuk wilayah itu.

"Jadi bagaimana kita menyalurkan bantuan ke sana itu pekerjaan rumah pemerintah Indonesia," kata Ito.

Dia meminta masyarakat percaya ke pemerintah Indonesia, Myanmar dan negara lain terkait bantuan kemanusiaan tersebut. Apalagi sudah terjalin kesepakatan rencana penyaluran bantuan untuk warga Rohingya antara pemerintah Indonesia, Bangladesh serta Myanmar dengan melibatkan Palang Merah Internasional.

Sejauh ini mekanisme bantuan kemanusiaan oleh pemerintah Indonesia untuk etnis Rohingya sudah disepakati dikoordinir oleh Kementerian Luar Negeri dan sudah berjalan. Dana kemanusiaan yang tersedia sebesar USD 2 juta berupa obat dan bahan pangan.

"Biarkanlah proses ini berjalan dulu. Beri kesempatan kami mewujudkan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan baik itu oleh pengungsi Rohingya maupun warga Myanmar yang juga jadi korban kemarin," papar Ito.

Ia menambahkan, pemerintah Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin terlibat penyelesaian konflik tersebut. Indonesia berbicara lebih keras dibanding negara muslim lainnya yang seharusnya juga ikut aktif terlibat penyelesaian konflik.

"Jangan lupa, banyak negara muslim lain yang seharusnya berteriak lebih keras dari Indonesia. Tapi Indonesia yang lebih peduli, itu karena kita menerapkan UUD 45 dan Pancasila," tutur Ito.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Bantuan Indonesia Senilai 2 Juta Dolar

Pemerintah Indonesia siap menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa obat dan bahan pangan senilai USD 2 juta untuk pengungsi Rohingya. Kesepakatan penyaluran bantuan kemanusiaan pun sudah terjalin dan menunggu tindaklanjutnya dan akan dikoordinasikan dengan Palang Merah Internasional.

Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, Ito Sumardi mengatakan, kesepakatan terjalin usai lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Bangladesh untuk bantuan pengungsi Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh.

"Kita tak lagi bicara masalah politik dan lainnya, tapi soal kemanusiaan. Sehingga bantuan kemanusiaan itu harus secepatnya sampai ke pengungsi," kata Ito.

Menurut dia, sebagian besar pengungsi Rohingnya sudah berada di Cox Bazar, Bangladesh yang berbatasan dengan Myanmar. Wilayah itu sulit dijangkau jika lewat jalur darat, butuh berhari-hari untuk tiba di sana. Pemerintah Bangladesh sendiri sudah mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan di wilayah itu dan tinggal direalisasikan.

"Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan menyampaikan ada obat-obatan dan pangan senilai 2 juta dolar Amerika. Kesepakatan sudah ada, tinggal tindaklanjut soal apa yang paling dibutuhkan dan yang mengkoordinir pengirimannya," ucap Ito.

Pemerintah Indonesia, lanjut dia, tak bisa serta - merta menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya di wilayah Bangladesh. Apalagi wilayah itu masuk zona rawan yang dikhawatirkan mengancam keselamatan pekerja kemanusiaan jika tak sesuai mekanisme dan tanpa terkoordinasi.

Pemerintah Myanmar dan Palang Merah Internasional bakal dilibatkan dalam penyaluran bantuan ini.

"Saya baru saja dapat telepon, nanti saat kembali ke Myanmar pimpinan Palang Merah Internasional yang dapat kewenangan dari pemerintah Myanmar ingin bertemu dengan saya," kata Ito.

Ia menambahkan, adanya komunikasi itu menunjukkan diplomasi internasional pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri sudah berhasil. Sehingga tinggal mengawal proses selanjutnya agar bantuan kemanusian untuk pengungsi Rohingya bisa segera disalurkan.