DPD Minta Menteri Keuangan Tetap Prioritaskan Daerah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komite IV dan tim anggaran komite I, II, III DPD RI membahas kembali RUU APBN tahun anggaran 2018, Rabu (6/9) kemarin menyampaikan pemerintah berupaya melakukan belanja strategis seperti belanja infrastruktur, dan penyerapan belanja secara baik agar mengurangi kemiskinan dan bermanfaat luas.

Dikatakan oleh Sri Mulyani, di 2018, asumsi makro yang digunakan adalah pertumbuhan menjadi 5,4%, inflasi sebesar 3,5%, dan nilai tukar 13.500/ dollar, dengan harga minyak 48 dolar per barel. Maka fokus apbn adalah pada sisi belanja proiritas, belanja untuk kurangi kemiskinan dan kesempatan kerja. Selain itu pendapatan negara dari pajak, pabean cukai dan pendapatan bukan pajak juga menjadi fokus apbn selain menjaga pembiayaan agar terkendali.

Terkait pajak ini, Senator Sumatera Barat, Leonardy Harmainy meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani supaya meninjau kembali kebijakan pajak yang ditujukan untuk UMKM dan pengusaha pemula. Menurutnya, pengusaha UMKM di daerah seringkali mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban bayar pajak.

“Tentang pajak, jika salah satu cara meningkatkan pajak dengan efaktur, kalau untuk pengusaha yang besar itu sudah jalan, tapi di daerah itu untuk setingkat umkm dan pengusaha pemula. Mungkin ada kebijakan untuk umkm yang sering mengalami kendala," ujar Leonardy Harmainy dalam keterangan rilisnya.

Lebih lanjut Leonardy Harmainy juga menyinggung tentang dana desa yang tetap 60 triliun di 2018. Menurutnya keterlambatan dana desa itu adalah adanya kesalahan dari kabupaten yang telat menyalurkan dananya.

"Nah yang relatif tidak ada adalah pendamping teknis, dimana kepala desa tidak punya pengalaman. Mohon bisa dibantu untuk bisa atasi masalah teknis di daerah yang kurang panduan teknis,” ujarnya.

Sementara senator dapil Lampung Andi Surya, meminta agar pembagian dana di bidang pendidikan bisa merata.

“Mahasiswa di Indonesia berjumllah sekitar 7 jutaan dimana sekitar 60% berasal dari swasta. Namun sesuai dengan uu sistem pendidikan nasional, sudah tidak adalagi dikotomi perguruan tinggi negeri dengan swasta, dimana peruntukan dana sebesar 90% itu masuk ke PTN, sedangkan swasta hanya dapat aliran dana sebesar 10%,” paparnya.

Pada akhir acara Sri menyampaikan bahwa akan me-reformasi perpajakan. “Kita gunakan pajak untuk berikan insentif bagi dunia usaha untuk tingkatkan minat investasinya,” katanya.

Ada beberapa point penting yang ditegaskan Sri, yaitu fokus subsidi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar daerah, sementara tidak diperlukan kenaikan harga minyak di 2018.

Menyoroti sektor pendidikan, ada 19.7 juta jiwa akan dapat kartu indonesia pintar agar tetap sekolah, disusul oleh program BOS, beasiswa dan tunjangan profesi guru pns, non pns, agar sektor pendidikan semakin baik dan penyerapannya tepat guna. Menurut Sri kemampuan daerah itu didukung oleh sumber daya manusia yang baik.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa apbn disusun di 2018 didasari oleh beberapa konteks yaitu ekonomi.

“Pada 2018 di proyeksikan perekonomian dunia akan semakin baik dengan 3,6%, tapi kita tetap waspadai perdagangan internasional masih stagnan 3,9%,” paparnya.

(*)