Forum Rektor Desak Pengadilan Internasional Atasi Krisis Rohingya

Liputan6.com, Jakarta - Forum Rektor Indonesia (FRI) mendesak Komisi Hak Asasi Manusia PBB menginvestigasi pelanggaran HAM di Myanmar. Ketua FRI Suyatno juga meminta pengadilan internasional  bertindak tegas atas aksi pembantaian muslim Rohingya yang dilakukan militer Myanmar.

"Komisi HAM PBB perlu melakukan pengadilan internasional terhadap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi atas tindakan militernya tersebut, karena ini jelas bertentangan dengan kemanusiaan," kata Suyatno seperti dilansir dari Antara, Senin (4/9/2017).

Ia mengatakan, tindakan pemerintah Myanmar bertentangan dengan HAM dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. FRI mengutuk keras militer Myanmar dan meminta Pemerintah Myanmar menghentikan genosida terhadap etnis Rohingya.

"Tindakan militer Myanmar mengusir dan membunuh Etnis Rohingya secara keji yang berlanjut hingga kini, dan tetap didiamkan oleh pemerintah Myanmar merupakan upaya genosida etnis Rohingya," ujar Rektor Universitas Muhammadiyah (Uhamka) Prof Dr Hamka Jakarta itu.

FRI juga mendesak penghargaan Nobel Perdamaian yang diberikan kepada Aung San Suu Kyi dicabut. Suyatno beralasan, Suu Kyi tidak berniat dan berupaya menciptakan perdamaian di Myanmar.

FRI meminta Pemerintah Myanmar, negara-negara ASEAN dan PBB melindungi Etnis Rohingya. Suyatno mendesak Negara-Negara anggota ASEAN untuk bertindak tegas terhadap Myanmar.

Salah satu opsinya dengan mengeluarkan keanggotaan Myanmar jika terus melakukan upaya genosida Etnis Rohingya. FRI juga mendesak Pemerintah RI untuk mengevaluasi semua bentuk kerja sama dengan pemerintah Myanmar.

Saksikan Video Menarik Di Bawah Ini: