Tim Pencari Fakta PBB soal Rohingya Minta Myanmar Kooperatif

20161122- Muslim Rohingya Ditangkap Tentara Banglades- REUTERS — Sejumlah Muslim Rohingya ditangkap tentara Bangladesh, Senin (21/11). Mereka ditangkap karena dianggap sebagai imigran gelap. (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Misi Pencarian Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Myanmar Marzuki Darusman mendorong Pemerintah Myanmar, bersikap kooperatif dengan timnya yang dibentuk Dewan HAM PBB pada Maret 2017.

"Kami meminta pemerintah Myanmar untuk bekerja sama sebaik-baiknya, dengan tim peneliti kami. Tim peneliti kami diharapkan mendapatkan peluang untuk melakukan penelitian di lapangan," kata Darusman dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (3/9/2017).

Darusman menyebutkan, pemerintah Myanmar tidak perlu khawatir adanya Tim Pencari Fakta (TPF). "TPF melaksanakan tugasnya dengan pikiran terbuka, dan tidak ada prasangka yang kami gunakan untuk melakukan penelitian."

"Ini penelitian yang terbuka dan diarahkan oleh fakta-fakta di lapangan," dia menegaskan, seperti dilansir Antara.

Pencari fakta ini, kata Darusman, juga tertuju pada akuntabilitas terhadap lembaga atau individu yang bertanggung jawab atas kejadian itu.

"Fakta-fakta yang dikumpulkan sesuai dengan fakta di lapangan, dan juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah," ujar dia.

Terkait fakta-fakta apa saja yang ditemukan, Darusman mengatakan, pada 18 September 2017, Tim Pencari Fakta akan melapor secara lisan kepada Dewan HAM PBB, tentang metodologi atau bagaimana tim pencari fakta melakukan tugasnya di lapangan.

"Apa yang saya jelaskan tadi adalah merupakan pratinjau, agar media dapat memahami kedudukan dan ruang tugas Tim Pencari Fakta," ujar dia.

Sementara, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, Pemerintah RI seharusnya mendesak Pemerintah Myanmar mengizinkan TPF yang dibentuk Dewan HAM PBB pada Maret 2017, untuk mengungkap kebenaran, menuntut tanggung jawab para pelaku kejahatan HAM, dan menjamin keadilan bagi etnis Rohingya di Myanmar.

Saksikan video menarik berikut ini:

2 dari 2 halaman

Kekerasan Militer Myanmar

Lebih dari 100 warga etnis Rohingya baru-baru ini tewas, setelah mendapat kekerasan dari militer Myanmar. Permukiman mereka di Rakhine dibakar, bahkan tidak sedikit dari kaum perempuan mendapat kekerasan seksual.

Pemerintah RI juga terus mendesak Pemerintah Myanmar untuk segera mengembalikan situasi keamanan, menghindari penggunaan kekerasan, memberikan perlindungan, serta memberikan akses bantuan kemanusiaan.

Pemerintah RI juga mendukung dilaksanakannya rekomendasi laporan mantan Sekjen PBB Kofi Annan, untuk mengatasi situasi tersebut.

"Indonesia siap proaktif untuk ikut membantu penyelesaian masalah Muslim Rohingya di Myanmar," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, di Mekah, Arab Saudi, Sabtu 2 Sepetember 2017.

Sejumlah pihak juga sudah dihubungi Menlu Retno Marsudi, antara lain Sekjen PBB Antonio Guteres dan beberapa Menteri Luar Negari negara sahabat untuk mengatasai tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.