Hidayat Nur Wahid: Panggil Dubes Myanmar, Bila Perlu Usir

Hidayat Nur Wahid Apresiasi GNPF-MUI dan Presiden Jokowi — Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi pertemuan antara GNPF-MUI dengan Presiden Joko Widodo yang berlangsung di Istana Merdeka

Liputan6.com, Jakarta - Masalah kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar kembali menjadi sorotan saat ini. Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid, pun angkat bicara terkait kasus kekerasan terhadap etnis Rohingya tersebut.

Ia menilai pemerintah Indonesia harus melakukan komunikasi dengan pihak Myanmar yang ada di Indonesia. Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, diminta memanggil duta besar (dubes) Myanmar untuk Indonesia terkait kekerasan atas etnis Rohingya.

"Sangat bagus kalau dubes dipanggil Menlu. Menegaskan perilaku Myanmar adalah perilaku yang sangat tidak disenangi dan merugikan," kata Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, di kantor DPP PKS, Jalan TB. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/2017).

"Kalau Anda (Myanmar) tidak bisa menyelesaikan, Menlu bisa menyampaikan 'Anda tidak disenangi Indonesia dan Anda bisa meninggalkan Indonesia'. Itu bagian yang bisa disampaikan," imbuhnya.

Hidayat menilai Myanmar seharusnya mendapat sanksi khusus dari Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Myanma bisa saja 'dibekukan' keanggotaannya dari organisasi geo-politik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara tersebut.

"Saya kira sebagai organisasi yang terhormat di kawasan ASEAN, wajar saja kalau ASEAN memberikan sanksi terhadap Myanmar bila kemudian Myanmar "dibekukan" keanggotaannya di ASEAN karena melanggar prinsip-prinsip ASEAN terkait hak asasi manusia," ujar Hidayat.

"Kalau ini dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif dan kita menolak dampak itu karena di ASEAN hampir seluruhnya ada relasi mayoritas dan minoritas. Semuanya penting untuk bekerja termasuk Pak Jokowi penting menyatakan pernyataan terbukanya, sekeras atau lebih keras dari pernyataan terkait bom di Paris maupun London," terangnya.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Buka Komunikasi

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyatakan, pemerintah Indonesia sedang membuka komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh guna mencari solusi atas konflik Rohingya.

"Saya berencana komunikasi dengan Menlu Bangladesh karena dari pagi saya berkomunikasi dengan banyak pihak dari sisi Myanmar. Kemudian ada beberapa rapat. Mungkin sore ini saya akan mencoba berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29 Agustus 2017).

Kepedulian Indonesia dengan warga Rohingya di Rakhine State cukup tinggi. Indonesia sudah mengirimkan banyak bantuan makanan dan pakaian serta berupaya membangun sekolah dan rumah sakit.

Komunikasi yang sudah baik dengan pemerintah Myanmar tersebut masih terus dilanjutkan untuk mengatasi konflik yang kembali muncul tersebut termasuk komunikasi dengan otoritas Bangladesh.