Sukses

Bappebti Siapkan Renaksi 2024 dan Renstra 2025-2029, Selaraskan Visi Indonesia Emas 2045

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menggelar rapat Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) 2024 dan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menggelar rapat Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) 2024 dan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Kegiatan yang bertujuan untuk merumuskan rencana aksi serta kebijakan ke depan ini dilaksanakan di Tangerang, Rabu (4/10).

Turut hadir dan memberikan arahan Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Laksmi Kusumawati; Kepala Bagian Bantuan Operasional Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Komisaris Besar Polisi M. Yudha S.; Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ismariny; Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita; serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

“Kegiatan ini bertujuan merumuskan rencana aksi tahun depan dan menggali arah kebijakan Bappebti jelang 2025-2029 agar selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, khususnya terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan,” terang Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko.

Didid menjelaskan, penyusunan rencana langkah strategis tersebut disusun lebih awal untuk memperoleh masukan, koreksi, dan inisiatif dalam menentukan langkah strategis Bappebti ke depan. Selain itu, juga memberi ruang bagi Bappebti untuk melakukan penyesuaian sejalan dengan perkembangan tren dan arah kebijakan.

Menurut Didid, perkembangan megatren global seperti persaingan sumber daya alam, teknologi, demografi, perdagangan internasional, keuangan internasional, dan perubahan situasi geopolitik merupakan tantangan perdagangan Indonesia. Selain itu, tantangan lain yang harus dihadapi adalah inflasi, resesi global, krisis pangan dan energi, serta perkembangan teknologi seperti AI dan metaverse.

Untuk itu, Kementerian Perdagangan khususnya Bappebti memiliki peran penting dalam peningkatan perdagangan berjangka komoditi serta mendorong penguatan perdagangan dalam dan luar negeri. Fokusnya adalah peningkatan peran dalam rantai pasok komoditas serta ekosistem perdagangan di pasar lokal dan global. Bappebti melalui penguatan perdagangan berjangka komoditi (PBK) dapat mendukung peningkatan ekspor komoditas dan menjaga inflasi, di samping sebagai fasilitas pembentukan harga acuan komoditas strategis Indonesia.

Bappebti mengambil peran dalam memperkuat perdagangan nasional dan global melalui tiga pilar yaitu PBK, sistem resi gudang (SRG), dan pasar lelang komoditas (PLK). Kebijakan pembentukan bursa crude palm oil (CPO), orientasi optimalisasi SRG untuk ekspor dan integrasi PLK dengan SRG merupakan beberapa fokus Bappebti ke depan dalam mendukung kinerja Kementerian Perdagangan.

“Kami menyadari belum semua target yang diamanatkan undang-undang tercapai. Pembentukan harga acuan komoditas strategis dan optimalisasi pemanfaatan SRG dan PLK masih menjadi pekerjaan rumah bagi Bappebti. Sehingga, Bappebti harus memperbaiki sasaran program, kinerja serta langkah ke depan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Bappebti juga terus menguatkan kolaborasi dan membangun orkestra yang baik dengan seluruh kementerian dan lembaga termasuk daerah,” urai Didid.

Didid menjelaskan, arah kebijakan Bappebti pada Renaksi 2024 dan Renstra 2025–2029 akan fokus pada pengembangan komoditi strategis di bursa berjangka Indonesia, penguatan pengawasan berbasis digital, optimalisasi dan penguatan SRG dan PLK, serta peningkatan kapasitas dan organisasi/sumber daya manusia (SDM) Bappebti, serta peningkatan literasi berkelanjutan dengan harapan dapat terwujudnya pembentukan harga acuan komoditas strategis melalui perdagangan berjangka Indonesia.

Pembahasan ini tertuang dalam empat tema penting yang diusung pada Kick Off Meeting yaitu Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Komoditi Strategis; Penguatan Pasar Lelang Komoditas dan Sinergitas dengan Sistem Resi Gudang dalam Peningkatan Pendapatan Petani/Nelayan/Masyarakat Kecil dan Mendorong Ekspor; Penguatan Pengawasan PBK, SRG dan PLK Berbasis Digital; serta Optimalisasi dan Penguatan Peran Dukungan Manajemen.

Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Laksmi Kusumawati menyampaikan apresiasi kepada Bappebti karena mengambil langkah cepat dan tepat dalam mempersiapkan rancangan Renstra untuk berkontribusi dalam Renstra Kementerian Perdagangan untuk lima tahun mendatang.

“Kami mengapresiasi langkah Bappebti yang berinisiatif melakukan pembahasan rancangan Renstra lebih awal dari jadwal Bappenas untuk penyusunan rancangan teknokratik Renstra Kementerian dan Lembaga pada November 2023. Peran strategis Bappebti dalam mendukung pengembangan perdagangan terlebih melalui kebijakan pembentukan bursa CPO juga merupakan peluang emas bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Laksmi.

Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ismariny menyampaikan dukungannya atas langkah Bappebti dalam penyusunan Renstra ini lebih awal, khususnya terkait dengan SRG dan PLK. Hal ini bisa menjadi tolok ukur bagi kementerian dan lembaga lain dalam merencanakan langkah startegis organisasi dengan lebih bersinergi.

Dalam sesi diskusi panel dan sekaligus penutupan, Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menegaskan rumusan diskusi pada kesempatan ini antara lain penguatan peran PBK melalui kajian komoditi strategis dan proyek percontohan (pilot project) bursa berjangka sebagai pembentukan harga acuan, penguatan pengawasan dan penindakan di bidang PBK, penguatan ekosistem dan kelembagaan SRG dan PLK, serta peningkatan kualitas dan kecepatan layanan dukungan manajemen Bappebti.

“Melalui kegiatan ini diharapkan tercapai hasil yang selaras dengan arah kebijakan Kementerian Perdagangan dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 dan visi Indonesia Emas 2045,” kata Olvy.

 

(*)

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.