Seskab: Jokowi Tegaskan Penggunaan APBN untuk Rakyat

Pimpin Sidang Kabinet, Jokowi Bahas Momentum Kepercayaan Internasional Terhadap Indonesia — Presiden Jokowi sebelum memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8). Dalam sidang tersebut presiden menekankan agar kementerian memberi manfaat kepada rakyat dan negara. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan agar para menteri lebih fokus lagi dalam bekerja. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di setiap pos kementerian harus benar-benar digunakan untuk rakyat.

Hal itu ditegaskan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta. Sekretaris Kabinet Pranomo Anung mengatakan, capaian yang sudah didapat Indonesia saat ini harus diimpelentasikan dengan baik di lapangan.

"Karena tahun depan sudah memasuki tahun politik, sehingga ini akan jadi APBN yang terakhir. Presiden meminta kepada seluruh jajaran menteri untuk mempersiapkan diri. Hal yang berkaitan dengan APBN betul-betul difokuskan APBN untuk rakyat," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Dia mengatakan, hal ini tentu harus diartikan semua program yang harus ditujukan untuk rakyat. Tidak ada lagi pembahasan untuk penambahan anggaran. Sehingga semua menteri harus memaksimalkan kerja untuk kepentingan rakyat.

Di sisi lain, tahun depan sudah memasuki tahun politik. Proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sudah dimulai. Karena itu, waktu yang tersisa harus dimaksimalkan untuk perbaikan kondisi masyarakat.

"Kerja yang tersisa ini betul-betul dimanfaatkan untuk perbaikan kondisi masyarakat yang memang menjadi perhatian Presiden dan Wapres," ucap Pramono.

Saksikan video di bawah ini:

2 dari 2 halaman

RAPBN 2018

Presiden Joko Widodo menargetkan belanja negara sebesar Rp 2.204,4 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Uang tersebut akan digunakan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur hingga perlindungan sosial rakyat miskin.

"Belanja negara di 2018 sebesar Rp 2.204,4 triliun akan diarahkan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat; yang akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," ‎tegas Jokowi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.

Jokowi menjelaskan, upaya peningkatan efektivitas dan penguatan program-program perlindungan sosial dilakukan melalui perluasan cakupan sasaran penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 juta keluarga, dan cakupan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar 92,4 juta orang.

Selain itu, katanya, dalam rangka penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, pemerintah mengalihkan penyaluran bantuan pangan Rastra menjadi bantuan pangan non tunai dan juga akan diperluas penerima manfaatnya.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
apbn
Sistem Operasi
APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Lihat Selengkapnya
apbn