JK: Sulit Menjaga Pejabat Tidak Korupsi karena Terlalu Banyak

KPK Segel Ruangan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub — Pintu ruang kerja Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono yang disegel oleh KPK di Gedung Karsa Kemenhub, Jakarta, Kamis (24/8). Penyegelan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat Kemenhub. (Liputan6.com/Pool)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan. Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono menjadi salah satu tersangka yang ditetapkan KPK.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, aparat penegak hukum di Indonesia memang punya kesulitan dalam mengawasi pejabat. Mengingat, wilayah Indonesia yang sangat luas dan jumlah pejabat yang tidak sedikit.

"Memang tidak semua bisa dijaga di mana pun. Apalagi kita negara besar begini, begini banyak pejabatnya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

JK menyebut, pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di Jakarta saja jumlahnya mencapai 900 ribu. Jumlah ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan keseluruhan PNS di Indonesia.

"Jangan lupa pegawai negeri di Jakarta saja 900 ribu, bagaimana bisa menjaga keseluruhan?" ujar dia.

Meski begitu, JK mengapresiasi kerja KPK yang berhasil mengungkap kasus dugaan suap di Kementerian Perhubungan. Paling tidak, ini menjadi peringatan bagi para pejabat yang masih korupsi.

"Ini kita menghargai KPK bisa menangkap hal-hal seperti itu untuk setidak-tidaknya menyadarkan," pungkas JK.

Saksikan video menarik berikut ini:

2 dari 2 halaman

KPK Sita Rp 20 Miliar

KPK menetapkan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono sebagai tersangka suap proyek. KPK juga menyita uang sejumlah Rp 20 miliar dari berbagai mata uang asing.

"Dari kegiatan OTT (operasi tangkap tangan) ini, KPK mengamankan sejumlah uang dan kartu ATM yang totalnya Rp 20 miliar," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Agustus 2017.

Dia mengatakan, ada empat ATM dari tiga penerbit dalam penguasaan Dirjen Hubla Tonny Budiono. Basaria juga memaparkan ada 33 tas yang disita KPK dan berisi berbagai pecahan mata uang asing.

"33 tas berisi uang dalam pecahan mata uang rupiah, USD, pound sterling, dan ringgit senilai total Rp 18,9 miliar dan dalam rekening Bank Mandiri terdapat sisa saldo Rp 1,174 miliar. Sehingga total uang yang ditemukan di Mess Perwira Dirjen Hubla adalah sekitar Rp 20 miliar," jelas Basaria.

Selain Tonny, KPK juga menetapkan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (PT AKG), Adiputra Kurniawan, sebagai tersangka kasus proyek di Kemenhub tersebut.

OTT KPK
Sistem Operasi
OTT KPK dilakukan ke para pejabat yang terindikasi melakukan korupsi atau pungutan liar di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
OTT KPK
kemenhub
Pejabat
Kemenhub adalah singkatan dari Kementerian Perhubungan, yang merupakan salah satu kementerian di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
kemenhub
Dirjen Hubla
Pejabat Korupsi