Sukses

Pembangunan Infrastruktur Diharapkan Terus Ditingkatkan

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena berharap, pembangunan infrastruktur yang digencarkan oleh Presiden Joko Widodo terus ditingkatkan, sesuai dengan janji-janji kampanyenya pada 2014 lalu. Pasalnya, masih ada daerah yang dijanjikan dibangun jalur kereta api, namun hingga saat ini belum ada langkah konkrit dari pemerintah.

“Contohnya masyarakat Papua dan Papua Barat yang dijanjikan terkait dengan pembangunan kereta api, sampai saat ini belum ada langkah konkrit pembangunannya,” kata Michael, usai mendengar Penyampaian Pidato Presiden RI mengenai RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangannya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Tetapi, tambah politisi F-PD itu, apapun yang terjadi di usia Bangsa Indonesia ke 72 dan usia 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, ia tetap memberikan apresiasi. Ia pun berharap, apa yang telah dicapai saat ini, dapat lebib ditingkatkan lagi.

Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal pembangunan infrastrukur yang lagi Jawanisasi, atau Sumatranisasi. Dampaknya saat ini, sebanyak 70 persen industri itu ada di Pulau Jawa dan 20 persen di Sumatera. Sementara sisanya baru di Indoensia Timur. untuk itu, ia berharap pembangunan difokuskan di Maluku, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

“Kalau bisa, ini dikonkrtikan dengan pembangunan yang real sifatnya. Supaya faedah dan manfaatnya itu betul-betul dirasakan masyarakat, sehingga keadilan dan pemerataan itu dapat dirasakan masyarakat bukan hanya di Jawa atau Sumatera, tapi diseluruh pelosok wilayah Indonesia. Khususnya di Maluku, Papua, Papua Barat, NTT dan Indonesia Timur lainnya,” harapnya.

Di sisi lain, Michael berharap pemerintah lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada sektor penerimaan negara. Pasalnya, masyarakat sudah mulai gelisah dengan ekspolitasi pajak yang begitu dahsyat dan masif yang dilakukan di dalam negeri. Menurutnya, hal ini jangan sampai ini menjadi preseden buruk dalam membangun investasi dalam negeri.

“Saat ini banyak pengusaha dan investor itu sudah mulai gelisah terkait dengan pungutan pajak, dalam rangka memenuhi kebutuhan APBN. Ini harus ada semacam kreasi supaya tidak dibebankan kepada pelaku usaha di dalam negeri. Supaya iklim investasi yang diharapkan pemerintah betul-betul dapat tercapai, dan tercipta iklim investasi yang kondusif,” harap politisi asal dapil Papua Barat itu.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memaparkan, pada periode 2015-2016, pemerintah telah berhasil membangun jalan dan peningkatan kapasitas jalan lebuh kurang sepanjang 7 ribu kilometer, penyelesaian pembangunan empat bandara baru, serta pembangunan jalur kereta sepanjang 199,6 kilometer spoor, yang diharapkan akan membuka akses ekonomi yang lebih luas.

“Selain itu, pemerintah juga fokus dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas Rumah Susun, Rumah Khusus, dan Rumah Swadaya sebanyak 210,5 ribu unit,” jelas Presiden Joko Widodo.


(*)

Artikel Selanjutnya
Pembiayaan 3 Proyek Infrastruktur Ini Tanpa Dana APBN
Artikel Selanjutnya
RI Perlu Genjot Pembangunan Infrastruktur Sektor Perairan