Sukses

BURT DPR Puji Sistem Pengamanan di Gedung BPK

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengunjungi Gedung Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Konstitusi.

Liputan6.com, Jakarta - Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DPR berkunjung ke Gedung Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan dan Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Pantauan Liputan6.com, Jumat (18/8/2017), rombongan disambut oleh Sekjen BPK Hendar Ristriawan dan langsung diajak berkeliling beberapa ruangan.

Saat memasuki ruangan di Biro Umum, Hendar mengatakan, untuk mengatasi kelebihan kapasitas dalam setiap ruangan, BPK tidak memberikan sekat pembatas antarmeja pegawai.

"Pegawai saling berhadapan, jadi kerja bareng-bareng," ucap Hendra di Kantor BPK, Jakarta Selatan, Jumat (18/8/2017).

Usai dari BPK, rombongan melanjutkan ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka disambut Kepala Biro Umum MK Pawit Haryanto.

Pawit menjelaskan terdapat empat lantai untuk hakim konstitusi dan setiap lantai terdapat tiga hakim dan untuk ketua MK terpisah.

Kata dia, setiap hakim konstitusi memiliki satu ruangan dengan luas 300 meter dan terbagi menjadi tiga ruangan yaitu ruang kerja hakim, ruang istirahat dan ruang administrasi hakim.

Saat kunjungan ke kantor MK, Ketua BURT DPR Anton Sihombing bersama rombongan ditunjukkan ke salah satu ruangan hakim konstitusi Saldi Isra.

"Jadi untuk ruangan adaministrasi, baru ruang hakim dan ruang istirahat terdapat kamar mandi di dalamnya," papar Pawit.

Anton Sihombing menyatakan kekagumannya akan sistem keamanan di lingkungan BPK. Sebab, kata dia, DPR tidak seketat BPK, bahkan membebaskan siapa saja untuk berkunjung.

"Ini pakai kartu akses, enggak semua orang bisa masuk. Berarti kenyamanan dan keamanan terjamin, pantas kita tiru," kata Anton.

Anton menyatakan kunjungannya ini untuk melihat dan membandingkan fasilitas di DPR dengan lembaga negara lainnya. Anton beralasan gedung di DPR sudah melebihi kapasitas.

"Kita lihat luasnya, fasilitas dan keamanannya. Kita harus lihat secara seksama karena ini kebutuhan DPR dan benar-benar nyata," jelas Anton.

 

Saksikan video menarik di bawah ini:

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.