Modal Sosial dan Bencana Alam

on Nov 11, 2010 at 21:00 WIB

Sudirman Nasir

Di tengah rentetan bencana alam belakangan ini, prakarsa dan solidaritas warga untuk memberi bantuan (tenaga maupun materi) cukup besar. Harian Kompas misalnya menurunkan laporan mengenai kesigapan warga Yogyakarta menyediakan nasi bungkus kepada penduduk yang harus mengungsi akibat erupsi Gunung Merapi (Bangkitnya Spirit Nasi Bungkus dari Jogja, 6/11). Tempointeraktif memberitakan inisiatif anak-anak muda di Yogyakarta dalam menggelar "sekileran", sebutan masyarakat di kota itu untuk pencarian dana bagi orang yang sedang ditimpa musibah (Masyarakat lebih Sigap Dibanding Pemerintah, 7/11).

Di banyak tempat, di dalam negeri maupun di luar negeri, masyarakat Indonesia dari beragam kalangan memang sigap menggelar pengumpulan dana.   Pakarsa-prakarsa ini menunjukkan masih kuatnya modal sosial masyarakat dalam upaya meringankan penderitaan sesama warga yang ditimpa bencana. Prakarsa-prakarsa di atas sekaligus memperlihatkan bahwa ketika upaya-upaya penanggulangan dampak bencana alam yang dilakukan pemerintah seringk terlambat, kurang terkoordinasi dan tidak cukup menjangkau seluruh korban; modal sosial dan inisiatif masyarakat (paling tidak dalam jangka pendek) sangat penting untuk menambal kelemahan itu.

Memang banyak penelitian menunjukkan bahwa selain modal fisik , modal keuangan, modal sumber daya manusia, modal sosial juga sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan dampak bencana alam (Hawkins dan Maurer, 2009). Apalagi karena bencana alam acapkali menimbulkan dampak sosial, ekonomi, kesehatan (fisik maupun mental) yang cukup berat. Modal sosial  dapat dikenali pada dua tingkatan. Di tingkat mikro berupa jaringan-jaringan sosial yang memungkinkan seseorang mendapatkan bantuan untuk mengurangi penderitaan akibat bencana yang menimpanya. Di tingkat makro dalam bentuk organisasi-organisasi sosial yang digerakkan oleh warga, yang ditopang norma-norma dan rasa saling percaya, untuk secara bersama-sama dan terkoordinasi mendorong penanggulangan dampak bencana dan pemulihkan kondisi sosial-ekonomi seperti sebelum bencana terjadi.

Di tingkat mikro, modal sosial berperan memungkinkan warga mendapatkan informasi, peringatan dan bantuan untuk menyelamatkan diri  ketika bencana terjadi. Begitu pula mendapatkan bantuan tanggap darurat yang dalam jangka pendek berperan mengurangi penderitaan (fisik maupun kejiwaan) selama berada dalam pengungsian. Di tingkat makro, modal sosial memungkinkan warga mengorganisasikan diri untuk lebih berperan dalam menentukan corak penanggulangan dampak sosial dan  ekonomi bencana dalam jangka menengah dan jangka panjang supaya sesuai dengan kebutuhan warga serta sesuai kondisi sosial-ekonomi dan  budaya setempat.

Penelitian Hawkins dan Maurer mengenai peran modal sosial dalam upaya penanggulangan dampak bencana badai Katrina di New Orleans, Amerika Serikat, menunjukkan, meski dalam jangka pendek modal sosial dalam bentuk prakarsa dan bantuan sesama warga sangat penting untuk mengurangi penderitaan akibat bencana, hal itu tidak cukup untuk rehabilitasi sosial dan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang. Peran pemerintah lokal, negara bagian, dan federal tidak bisa digantikan untuk pemulihan jangka menengah dan jangka panjang. Hawkins dan Maurer juga menunjukkan adanya keberagaman modal sosial yang dimiliki warga berdasarkan tingkatan sosial-ekonomi. Mereka yang memiliki status sosial-ekonomi yang lebih lemah sebelum terjadinya gempa cenderung memiliki modal sosial terbatas. Mereka umumnya hanya memiliki bonding social capital, atau jaringan sosial yang sempit, umumnya hanya dengan orang-orang yang secara sosial-ekonomi juga lemah. Kalangan ini harus mendapatkan bantuan lebih intensif dan lebih beragam dari lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dalam upaya pemulihan.

Warga yang secara sosial-ekonomi lebih kuat sebelum terjadinya bencana secara rata-rata memiliki corak modal sosial yang lebih luas. Mereka umumnya memiliki bridging social capital dan linking social capital yang lebih kuat. Kedua modal sosial ini memungkinkan mereka memiliki jaringan sosial yang lebih lebar termasuk dengan orang-orang maupun lembaga-lembaga kunci yang berperan dalam pengorganisasian program-program penanggulangan dampak bencana. Akibatnya kalangan ini biasanya juga lebih cepat dalam mengakses program-program pemulihan jangka menengah dan jangka panjang.

Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan penanggulangan dampak bencana dengan demikian tidak boleh terlena akibat besarnya prakarsa warga dalam memberikan bantuan terhadap para korban bencana. Sebab bantuan-bantuan itu umumnya hanya berperan dalam tahap penanggulangan dampak bencana dalam jangka pendek. Dalam jangka menengah dan panjang, peran pemerintah tetap tak tergantikan. Program-program penanggulangan dampak bencana yang dilakukan oleh pemerintah juga harus peka terhadap kondisi para korban yang beragam. Mereka yang secara sosial-ekonomi sudah lemah sebelum terjadinya bencana harus mendapatkan bantuan lebih komprehensif mengingat modal keuangan, modal sumberdaya (pengetahuan dan keterampilan) dan modal sosial (jaringan sosial) mereka umumnya memang lebih lemah.


Penulis adalah pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, Makassar, dan kandidat Ph.D di Melbourne School of Population Health, University of Melbourne, Australia.
Suka artikel ini?

0 Comments