Sukses

Gerindra: Tolak Perppu Ormas Bukan Berarti Dukung Khilafah

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengaku tidak sepakat dengan tudingan Ketua Fraksi Partai Nasdem Viktor Laiskodat, yang menyebut partainya mendukung khilafah, karena menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas).

"Sebetulnya kalau kami yang menolak Perppu kemudian dianalogikan, diasosiasikan sebagai orang yang mendukung khilafah itu kan enggak benar," kata Ferry di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2017).

Menurut dia, tudingan Viktor itu tidak mendasar. Sebab, kata Ferry, keputusan partainya menolak diterbitkannya Perppu Ormas merupakan hak politik.

"Bagaimana nanti pandangan terhadap organisasi kemasyarakatan lain yang telah memiliki pandangan menolak Perppu, apakah mereka juga pendukung khilafah, kan pandangan seperti itu menyesatkan," ucap Ferry.

Diberitakan sebelumnya, saat berpidato di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa 1 Agustus 2017, Ketua Fraksi Nasdem di DPR Viktor Laiskodat mengajak hadirin untuk tak memilih calon kepala daerah atau calon legislator dari partai-partai ekstremisme dan pro-khilafah, yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya kelompok ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor satu Gerindra, partai nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, partai nomor empat namanya PAN," kata dia.

Viktor melanjutkan, jika khilafah berdiri, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak akan ada lagi. Bahkan, semua orang Indonesia akan diwajibkan melaksanakan salat dan gereja tidak boleh lagi berdiri.

Sampai berita ini diturunkan, Viktor belum bisa dihubungi. Panggilan ke telepon genggamnya tidak diangkat.

Namun, menurut orang yang mengaku sekretaris Viktor, politikus Nasdem itu saat ini tidak bisa bicara karena masih berada di dapilnya.

"Pak Viktornya masih di dapil. Ini di sini sinyalnya susah. Tapi intinya gini, itu video sudah dipotong-potong, nanti bapak (Viktor) akan kasih klarifikasinya," ujar sang sekretaris tersebut kepada Liputan6.com.

Saksikan video di bawah ini:

Artikel Selanjutnya
Setelah HTI, Pemerintah Akan Bubarkan 5 Ormas Anti-Pancasila
Artikel Selanjutnya
Gerindra Sebut Pidato Viktor Laiskodat Tidak Pancasilais