Sukses

Ini Pernyataan Viktor Laiskodat yang Bikin Gerindra Geram

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule, mengungkap seruan "membunuh" dari Ketua Fraksi Nasdem di DPR RI Viktor Laiskodat adalah hal emosional yang membuatnya naik pitam. Selain itu, Viktor juga menyebut penempatan Partai Gerindra sebagai pro-khilafah adalah kekeliruan besar.

"Pertama itu soal bagaimana Viktor memprovokasi rakyat untuk saling membunuh antarsesama anak bangsa, di mana kata dia 'kalau tidak kita yang bunuh ya kita yang dibunuh duluan' itu salah satu. Kedua dia menuduh Partai Gerindra diurutkan nomor satu sebagai pendukung ekstrimis yang ingin mewujudkan negara khilafah," tegas Iwan di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 4 Agustus 2017.

Menurut dia, Partai Gerindra tidak mendukung negara khilafah seperti yang ditudingkan Viktor. "Itu menurut saya kebohongan karena visi misi Partai Gerindra jelas adalah untuk mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Pancasila dan UUD 45," jelas dia.

Lewat laporan ini Viktor Laiskodat disangkakan dengan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 dan juga Undang-Undang KUHP 156, dan Undang-Undang Diskriminasi Nomor 40 Tahun 2008.

"Saat ini memang laporan masih inisiatif saya (pribadi) sebagai kader partai. Pak Ketua Umum belum tahu, nanti saya berkoordinasi. Jika ada arahan lain tentu saya ikuti," tandas Iwan.

Video pidato Viktor di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa 1 Agustus 2017 viral. Ketua Fraksi Nasdem di DPR RI ini mengajak hadirin untuk tak memilih calon kepala daerah atau calon legislator dari partai-partai ekstremis dan pro khilafah, yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya kelompok ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor satu Gerindra, partai nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, partai nomor empat namanya PAN," kata dia.

Ia melanjutkan jika khilafah berdiri, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak akan ada lagi. Bahkan, semua orang Indonesia akan diwajibkan melaksanakan salat dan gereja tidak boleh lagi berdiri.

Sampai berita ini diturunkan, Viktor belum bisa dihubungi. Panggilan ke telepon genggamnya tidak diangkat.

Namun, menurut orang yang mengaku sekretaris Viktor , politikus Nasdem itu saat ini tidak bisa bicara karena masih berada di dapilnya.

"Pak Viktornya masih di dapil. Ini di sini sinyalnya susah. Tapi intinya gini, itu video sudah dipotong-potong, nanti bapak (Viktor) akan kasih klarifikasinya," ujar sang sekretaris tersebut kepada Liputan6.com.

Saksikan video di bawah ini:

Artikel Selanjutnya
Ahok Sebut Dapat Ancaman Pembunuhan Akibat Ulah Buni Yani
Artikel Selanjutnya
Megawati: Memangnya Presiden Tak Boleh Bikin Perppu?