Ancang-Ancang Politik SBY dan Prabowo

Pertemuan SBY-Prabowo di Cikeas tentu tak luput dari perhatian partai lain. Partai Nasdem menilai pertemuan dua pimpinan partai ini hal biasa, namun membuat persaingan Pilpres 2019 semakin ketat.

"Dalam kaitan dengan pemilu legislatif pasti saling bersaing dan setiap partai pasti juga ingin membentuk koalisi yang kuat untuk Pilpres 2019," ujar Ketua DPP Partai Nasdem Johny G Plate di Jakarta, Kamis 28 Juli 2017.

Terlebih, kata Johny, UU Pemilu yang baru, ada empat partai yang menolak presidential threshold 20 persen. Keempatnya yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS.

"Dengan merapatnya Pak Prabowo ke Pak SBY, maka setting Pilpres 2019 menjadi head to head di antara dua pasangan capres (calon presiden). Kami menyambut baik dan siap bertarung head to head pada Pilpres 2019," ucap Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR ini.

Kendati, Johny menegaskan, Nasdem tidak terpengaruh dengan pertemuan SBY-Prabowo. Partainya tetap fokus mendukung pemerintahan Presiden Jokowi.

"Yang terpenting bahwa persaingan politik tetap dalam koridor demokrasi yang sehat dan untuk kebaikan umum," Johny menandaskan.

Setali tiga uang, bagi Partai Golkar yang notabene partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi, pertemuan SBY-Prabowo merupakan hal wajar.

"Setelah ada hasilnya dan tahu kami akan memberikan komentar-komentar yang lebih dalam begitu, ya," kata Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 27 Juli 2017.

Ketua DPR ini memastikan, pertemuan SBY-Prabowo tak akan berpengaruh, apalagi sampai mengalihkan arah politik partainya pada Pilpres 2019. Golkar, tetap akan mengusung Jokowi sebagai calon presiden 2019.

"Enggak, Golkar ini kan selalu menjunjung tinggi asas taat, jadi tetap kita mendukung Pak Jokowi dan kita selalu berusaha yang terbaik dan berusaha mengedepankan komunikasi politik dengan partai-partai lain," Novanto menegaskan. 3037389

Pertemuan SBY-Prabowo juga mengundang reaksi dari Presiden Jokowi. Menurut dia, pertemuan ini sangat baik jika untuk kepentingan bangsa.

"Pertemuan antartokoh kan baik-baik saja. Pertemuan antartokoh baik, pertemuan antarpartai baik," kata Jokowi usai membuka Rakornas TPID di Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis, 27 Juli 2017.

Namun, Jokowi enggan berkomentar soal adanya pembahasan politik untuk Pilpres 2019. Menurut dia, semua pertemuan tokoh baik asalkan untuk kepentingan bangsa.

"Sekali lagi, pertemuan antara tokoh itu baik, pertemuan antarpartai itu baik, pertemuan apa pun itu baik asal untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bangsa," Jokowi menandaskan.

Pertemuan SBY-Prabowo tak lepas dari kuda-kuda dua partai ini jelang Pilpres 2019. Hitung-hitungan politik pun kemungkinan besar bakal dibahas, termasuk peluang koalisi kedua partai ini agar dapat memenuhi syarat presidential threshold 20 persen.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menilai, pertemuan hal wajar jika membahas kemungkinan koalisi antara Partai Demokrat dan Gerindra pada Pilpres 2019.

"Itu juga kalau seandainya berkoalisi, itu sah-sah saja," kata Agus di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 27 Juli 2017.

Menurut Agus, kemungkinan semacam itu bisa saja terjadi. Sebab, saat ini, telah muncul aturan baru tentang presidential threshold (PT) 20 persen kursi, untuk parpol yang akan mengajukan calon presiden.

Bila dihitung-hitung, kata Agus, Demokrat dan Gerindra bisa melampaui ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

"Kalau kita hitung antara partai Gerindra dan Partai Demokrat sudah lebih dari 20 persen. Dan sesuatu hal yang sah-sah saja, dan tentunya hal-hal yang terbaik tentunya kita serahkan ke Beliau berdua," kata Agus.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengamini ucapan Agus soal kemungkinan kedua partai berkoalisi.

"Ya mungkin saja dibicarakan (koalisi)," kata Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 27 Juli 2017.

Apalagi, kata dia, Gerindra dengan Demokrat tidak sepakat dengan UU Pemilu yang baru saja disahkan. Mereka tak setuju terkait poin yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

"Sehingga kalau keduanya membicarakan itu (koalisi) saya kira sebagai suatu kemungkinan. Tapi apa bener, apa enggak kita lihat hasil nanti malam pertemuannya," Muzani menegaskan.

Pertemuan antara petinggi Partai Demokrat dan Gerindra di kediaman mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat memang menimbulkan banyak spekulasi. Terutama terkait kemungkinan pembentukan koalisi antara keduanya. Namun ternyata, keduanya sepakat tidak membentuk koalisi untuk saat ini.

"Kami bersepakat untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama sah. Meski tidak dalam bentuk koalisi," ujar SBY yang merupakan Ketua Umum Demokrat, dalam konferensi pers bersama Prabowo Subianto, Cikeas, Kamis (27/7/2017).

Dinamisnya pergerakan politik membuat mereka tidak ingin membentuk koalisi pada saat ini. Politik yang sangat dinamis menyebabkan bakal banyak perubahan hingga Pilpres 2019 nanti.

"Kita kenal namanya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih pun sudah mengalami pergeseran dan perubahan yang fundamental, maka kita memilih tidak perlu lah harus membentuk yang dinamakan koalisi. Yang penting kita meningkatkan komunikasi dan kerja sama," tutur SBY.

Menurut dia, pada pertemuan ini, keduanya membahas hal-hal yang saat ini terjadi di Tanah Air. Pertemuan tersebut lahir dari keprihatinan atas lahirnya Undang-Undang Pemilu yang baru.

sepakat untuk menjadi mitra pemerintah dengan memastikan pemerintah menjalankan kekuasannya sesaui dengan aturan perundang-undangan.

"Kami harus memastikan bahwa pengguna kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas, sehingga termasuk abuse of power. Banyak pelajaran di negeri kita mana kala kekuasaan melampaui batas, maka rakyat akan mengoreksinya," ucap SBY.