Sukses

Mendagri Tantang Intelijen Lacak WNI Alumnus Suriah

Tjahjo mengatakan para alumni pelajar di kawasan konflik itu bisa berbahaya jika turut andil dalam penyebaran radikalisme.

Liputan6.com, Malang - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyebut ada ribuan warga negara Indonesia yang pernah belajar di kawasan konflik seperti di Suriah, Afganistan sampai Mindanao, Filipina. Keberadaan mereka saat ini tak diketahui secara pasti dan apakah turut menyebar bibit radikalisme atau tidak.

"Dulu almarhum Menteri Koperasi Adi Sasono pernah menyekolahkan ribuan orang ke negara itu. Sekarang kemana semua mereka, tak diketahui," ujar Tjahjo di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (19/7/2017).

Hal itu dikatakan Tjahjo saat berpidato di pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Malang. Para alumni pelajar di kawasan konflik itu bisa berbahaya jika turut andil dalam penyebaran radikalisme.

"Saya tantang intelejen untuk melacak keberadaan mereka. Kalau mereka tersebar dan berada di seperti PT Pindad, PT PAL, telekomunikasi dan sejenisnya itu kan berbahaya," ujar Tjahjo.

Ancaman radikalisme dan terorisme yang tercium sejak lama itulah yang mendasari pemerintah menerbitkan Perppu Ormas. Gagasan Perppu Ormas itu sudah disiapkan sejak 8 tahun silam. Dengan mencermati berbagai fenomena itu. Meski demikian, negara tetap menjamin kebebasan berserikat.

"Setiap orang boleh mendirikan ormas, tapi harus sesuai aturan. Kalau dicermati, banyak organisasi tingkat kota sampai provinsi tak terdaftar di Kemendagri maupun Kemenkum dan HAM," papar politisi PDI Perjuangan itu.

Dia mengimbau tiap daerah kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Sebab penanganan radikalisme dan terorisme bukan hanya ranah TNI dan Polri. 

Daerah, kata Tjahjo harus bersatu dengan TNI dan Polri yang memiliki segala sumberdaya mulai dari pasukan sampai persenjataan. Tujuannya, menjaga stabilitas politik dan keamanan demi pembangunan bangsa.

"Pemerintah tidak mau pembangunan di negara ini runtuh dan tercerai berai. Karena itu Presiden Jokowi tegas, apakah itu komunis, radikalisme dan terorisme harus disikat oleh kita semua," Tjahjo Kumolo  menandaskan.

 

Saksikan video Menarik di bawah ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.