Sukses

Aspek Kehati-hatian Harus Dikedepankan Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat RI telah memberikan pandangan terhadap RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, pekan lalu. Sejumlah catatan kritis turut menyertai pandangan sepuluh fraksi kepada pemerintah. Seluruh fraksi DPR meminta pemerintah mengedepankan aspek kehatian-hatian dalam pelaksanaan APBN.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan mengatakan, saat ini APBN Indonesia sedang mengalami tekanan fiskal akibat dari situasi ekonomi global yang belum stabil. Menurutnya, situasi global yang tak menentu itu diakibatkan oleh kebijakan moneter Amerika Serikat, situasi krisis di Semenanjung Teluk, penurunan harga minyak dunia yang menyebabkan defisit pada APBN-P 2016 mencapai 2,42 persen dari PDB, dan faktor lainnya.

“Kita mengharapkan ke depannya, dan yang dinginkan oleh semua fraksi DPR, tentunya ada aspek kehati-hatian atau prudent dari pemerintah. Apalagi di tengah tekanan terhadap fiskal Indonesia yang belum mereda,” kata Taufik usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Menteri Keuangan mengenai Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi-fraksi DPR atas Pelaksanaan APBN 2016, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Menurut legislator Partai Amanat Nasional itu, dengan atau tidak disadari, situasi ekonomi yang kurang bersahabat ini, bukan menjadi salah pemerintah. Melainkan situasi ekonomi global yang memberikan tekanan kepada fiskal Indonesia. Sehingga, DPR dan pemerintah harus bersama-sama mencari solusi, tanpa mencari pembenaran masing-masing. Menurutnya, pada tanggapan pelaksanaan APBN 2016 ini, pemerintah dinilai sudah mengakomodir pandangan seluruh fraksi.

“Saya mengapresiasi pemerintah yang telah mengakomodasi dan menjawab semua pertanyaan dari seluruh fraksi. Sehingga situasinya menjadi solutif, bukan situasi pembenaran. Dengan menjawab seluruh pandangan fraksi yang melakukan pengkritisan dan perbaikan terhadap pertanggungjawaban APBN 2016, Pimpinan DPR RI mengapresiasi sikap akomodatif pemerintah itu,” tambah Taufik.

Disisi lain, Taufik kembali mengingatkan kepada pemerintah untuk menggunakan utang negara untuk hal-hal yang bersifat produktif, dan menerapkan aspek kehat-hatian. Upaya produktif itu diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Selain itu, dengan mengoptimalkan program-porgram dana transfer daerah atau dana desa, diharapkan dapat memeratakan perekonomian dan mengurangi gini ratio di daerah.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2016 ini juga menjadi salah satu bahan dalam penyusunan RAPBN 2018 yang saat ini sedang disusun DPR dan pemerintah,” tutup legislator asal dapil Jawa Tengah VII itu.

Sementara itu sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pidatonya menjelaskan, pada tahun 2016, perekonomian dunia masih belum menunjukkan pemulihan dan masih mengalami tekanan perlemahan, terlihat dari masih rendahnya harga komoditas pertambangan dan perkebunan, dan rendahnya volume perdagangan dunia. Kondisi ini, sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan pendapatan negara.

“Kondisi perlambatan ekonomi global pada tahun 2016 sangat mempengaruhi proyeksi asumsi-asumsi APBN, terutama sisi pendapatan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kredibilitas APBN, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan dan belanja pada APBN TA 2016,” jelas Menkeu.

Konsolidasi fiskal itu, lanjut Menkeu, tercermin dari perubahan target pendapatan negara, mempertajam belanja negara sesuai prioritas pembangunan dan peningkatan efisiensi belanja negara dan pengelolaan pembiayaan anggaran dan utang negara secara hati-hati dan bertanggung jawab sesuai prinsip-prinsip pengelolaan utang yang baik, agar tidak membahayakan perekonomian dan membebani generasi yang akan datang.

Menkeu menambahkan, pencapaian pada tahun 2016 diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen, yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang hanya 4,8 persen. Gini ratio pun membaik dari 0,402 pada 2015, menjadi 0,397 pada 2016. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 10,7 persen pada 2016, dari 11,2 persen pada 2015. Nilai tukar rupiah pun menguat di angka Rp 13.307 per dolar AS.

 

 

(*)

 

 

 

 

 

 

Artikel Selanjutnya
Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Harus Diwaspadai
Artikel Selanjutnya
Pemerintah Seimbangkan Supplay and Demand Pasar Kerja