Sukses

RI Akan Kirim 1.040 Personel Pasukan Perdamaian ke PBB

Liputan6.com, Jakarta - Usai rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menggelar rapat di kantornya. Hadir dalam pertemuan itu Menko Polhukam Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Meski demikian, rapat yang digelar sekitar pukul 16.00 WIB itu berlangsung tertutup. Banyak yang memilih diam, dan enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait isu yang dibahas.

"Tanya ke Pak Wakil Presiden aja," ucap Wiranto di lokasi, Senin (17/7/2017).

Hal yang sama ditunjukkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dia enggan menjelaskan materi pertemuan tersebut. Sedangkan Ryamizard hanya sedikit berkomentar lantaran mengaku sedang flu atau demam.

"Tadi (rapat) masalah pemilihan pasukan ke PBB," singkat Ryamizard.

Sedangkan Menteri Retno menjelaskan isi pertemuan itu. Dia menuturkan, dalam rapat tadi, pemerintah membahas pengiriman pasukan perdamaian dari Indonesia untuk PBB ke daerah yang berkonflik.

"Barusan rapat dengan Pak Wapres (JK), tadi juga sempat dibahas juga dengan Pak Presiden waktu rapat bersama, kemudian dilanjutkan pembicaraan lebih detail, yaitu mengenai pengiriman peace keeper kita. Kan teman-teman tahu bahwa kita kontributor terbesar untuk pengiriman peace keeping mision. Sejauh ini kita sudah kirimkan 2.719 dari 4.000 peace keeper yang kita targetkan untuk dikirimkan paling lambat untuk tahun 2019," jelas Retno.

Dimana tahun ini, lanjut dia, pemerintah akan mengirimkan 1.040 pasukan yang berasal dari unsur TNI dan Polri. Sehingga persiapannya dimatangkan betul.

"Dalam waktu dekat mudah-mudahan tahun ini kita sudah menambah lagi deployement penambah pasukan. Jumlahnya 1.040, maka kita sudah memenuhi 3.759 dari 4.000 yang sudah kita komitmenkan kepada UN. Sehingga sisanya tinggal sedikit," ujar Retno.

"Tentu saat deployment dan lainnya menyangkut masalah kesiapan training-nya, yang untuk TNI sudah siap. untuk Polri akan segera dilakukan dan juga dengan masalah budgetnya," imbuh dia.

Retno menegaskan tidak ada kendala dalam rencana tersebut, terutama masalah dana. Karena sudah ditalangi oleh PBB. Rapat ini hanya membahas terkait dengan persiapan yang diperlukan secara detail.

"Budgetnya sebenarnya tidak begitu berat karena cost-nya itu akan di-reimburse oleh UN setiap 3 bulan. Jadi tidak akan masalah untuk cost-nya. Karena itu dengan pak Wapres kita menghitung secara lebih detail. Pasukannya, pelatihannya, dan pendanaannya," jelas Retno.

 

Saksikan video menarik di bawah ini:

Artikel Selanjutnya
Terima Penasihat Malaysia, Ketua MPR Bicara Perlindungan TKI
Artikel Selanjutnya
Wakil Ketua MPR: Ada Relasi Antara Agama dan Negara