Sukses

Dewan Transportasi Sebut Koridor 13 Bisa Urai Kemacetan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan Koridor 13 Transjakarta (Ciledug - Tendean) untuk meningkatkan layanan transportasi di Ibu Kota. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah maju transportasi publik.

Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Donny Andy S Saragih mengatakan, langkah ini merupakan upaya mendorong terciptanya angkutan umum yang baik, aman, dan nyaman serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga bisa mengurai kemacetan.

"Pembangunan fisik Koridor 13 sudah selesai, dan saat ini sedang dalam tahap uji coba sebelum resmi digunakan tanggal 17 Agustus 2017," ujar Donny, Minggu 16 Juli 2017, seperti dikutip dari beritajakarta.

Donny berharap, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) jalan layang koridor 13 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bisa segera keluar, sehingga keamanan jalur Koridor 13 layang dapat terjamin.

Selanjutnya, PT Transjakarta sebagai pengguna koridor 13 harus melakukan koordinasi melekat dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

"Dengan begitu dapat menjamin operasional yang aman dan nyaman sehingga pengguna Transjakarta dapat terlayani lebih baik lagi," kata dia.

Donny menambahkan, PT Transjakarta bisa memperkecil risiko pengoperasian di koridor 13 dengan memanfaatkan bus-bus baru serta pramudi yang berpengalaman. Hal ini mengingat kondisi koridor 13 yang masih baru dan tanpa ada separator antar lajur serta ketinggiannya yang mencapai hingga 23 meter dari tanah.

Sementara itu, Monang Silahan (39) salah satu pramudi Bus Transjakarta yang mencoba rute koridor 13 mengatakan, para pengemudi harus konsentrasi. Menurutnya, koridor 13 memiliki keunikan tersendiri karena merupakan jalan layang.

"Selain jalan layang, enaknya koridor 13 itu tidak bertemu dengan jalur reguler, bebas dari kendaraan pribadi lainnya, jadi lebih lancar perjalanannya," ujar Monang.

Saksikan video menarik di bawah ini:

 

Artikel Selanjutnya
Ikut Sumbang Pajak, Pembatasan Motor di Sudirman Tak Tepat
Artikel Selanjutnya
Menhub: Motor Dilarang Lewat Sudirman Bukan Diskriminasi