Sukses

Golkar Tak Ingin Pansus Hak Angket Melemahkan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, partainya tidak ingin dengan adanya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru malah melemahkan lembaga antirasuah itu.

"Partai Golkar telah arahkan fraksi silakan lakukan proses angket itu, tapi jangan sama sekali ada pikiran melemahkan KPK, apalagi di balik itu ada upaya mendegradasi dan pembubaran, itu sama sekali tidak boleh terjadi seperti itu," ujar dia di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Menurut Idrus karena alasan tersebut, maka angket KPK dibawa ke dalam proses politik. Salah satunya untuk penyempurnaan dan penguatan KPK.

"Kan sebenarnya itu, sehingga betul-betul berjalan dengan baik ke depan dan tak menimbulkan kontroversi dalam masyarakat," ucap dia.

Idrus menambahkan, kemauan Golkar dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu sama, yaitu jangan sampai adanya hak angket Pansus KPK melemahkan lembaga itu sendiri.

"Komitmen kita dan komitmen Presiden, komitmen Presiden bahwa jangan ada pelemahan sama dengan kita. Karena KPK lahir dalam proses reformasi bahkan kita katakan KPK anak kandung reformasi, jadi semangatnya dalam rangka reformasi. Tetapi tidak berarti tidak ada pengawasan," kata dia.

Idrus membantah mendukung pernyataan yang menyebut Pansus Angket KPK justru membuat elektabilitas Partai Golkar turun. Ia kembali menegaskan, apa pun yang dilakukan tidak bertujuan melemahkan KPK.

"Pertimbangannya adalah memang antar ini kita kan perlu sama-sama KPK lakukan fungsinya, DPR juga melakukan fungsinya. Garisan DPP Golkar bahwa Pansus Angket jangan mengarah pada satu upaya degradasi, melemahkan. Jangankan mengambil langkah, berpikir saja jangan pernah untuk membubarkan KPK. Kalau itu dilakukan bertentangan dengan semangat dan jiwa reformasi," ujar Idrus.

 

 

Saksikan video menarik di bawah ini:

Artikel Selanjutnya
Bambang Widjojanto: KPK Terus Diintai Sakratulmaut
Artikel Selanjutnya
Tak Dapat Rompi Oranye, Masinton PDIP Tinggalkan KPK