Jenderal Djoko Santoso Titip Reformasi TNI

Liputan6.com, Jakarta: Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Djoko Santoso menitipkan kelanjutan reformasi TNI pada penggantinya periode mendatang. Usai mengikuti gerak jalan santai bersama prajurit di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Ahad (19/9), lulusan Akademi Militer 1975 itu mengatakan, secara subtansial TNI telah melaksanakan beberapa hal pokok terkait reformasi internal TNI sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI [baca: Panglima TNI Jalan Santai Bareng Prajurit].

Djoko menuturkan UU No. 34/2004 mengamanatkan agar TNI tidak lagi berpolitik dan tak lagi berbisnis. Selain itu, mengikuti sistem peradilan sipil jika terbukti seorang prajurit TNI aktif melakukan tindak pidana, dan peningkatan profesionalitas serta kesejahteraan prajurit.

"TNI kini tidak lagi berpolitik, Terbukti pada Pemilu 2009 TNI netral, dan tetap menjaga netralitasnya. Begitu pun TNI tidak lagi berbisnis," tegas Jenderal Djoko.

Terkait UU Peradilan Militer, Djoko mengatakan, TNI menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan politik pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam perumusan undang-undang tersebut. Menyangkut persoalan profesionalitas, Panglima TNI menyatakan, hal itu adalah domain TNI, tapi tidak dapat dilepaskan dari campur tangan pemerintah. "TNI telah berupaya antara lain dengan penyesuaian kurikulum pendidikan dan latihan sesuai tantangan dan ancaman yang dihadapi," ujarnya.

Sementara di bidang kesejahteraan prajurit, Djoko menjelaskan, pihaknya telah melakukan kenaikan Uang Lauk Pauk (ULP) setiap tahun hingga pemberian gaji ke-13. "Insya Allah, pada tahun ini pemerintah dapat memberikan renumerasi di TNI," kata Panglima TNI.

Sebelumnya, ia menegaskan, reformasi internal TNI tidak pernah berhenti dan akan terus berjalan sesuai tuntutan yang dihadapi. "TNI komitmen untuk menjalankan reformasi internalnya sesuai yang diamanatkan UU. Siapa pun panglimanya," demikian Panglima TNI.(ANS/Ant)