Pendapat Calon Komisioner Komnas HAM dari FPI soal LGBT

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah, Zainal Abidin Petir, mencalonkan diri sebagai Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM). Dia pun menghadapi ujian menjawab dialog publik Kamis, 18 Mei 2017.

Puluhan LSM dan masyarakat madani hadir dalam acara tersebut.

Pada seleksi tersebut, dia mendapat pertanyaan tentang LGBT dan poligami. Dia juga ditanya soal pemahamannya mengenai konsep HAM, khususnya terkait FPI, dan masalah kebebasan beragama dengan contoh kasus pelarangan pendirian gereja di Bekasi.

"Di Bekasi kadang-kadang dikatakan intoleransi. Ada memang sebagian ormas. Mereka itu berpegangan pada aturan 3 SKB. Di situ harusnya ada dialog. Ormas sebagai pemberdayaan manusia. Itu tidak bisa melakukan hal-hal intoleran. Harus ada dialog. Barangkali ada pemahaman persepsi yang keliru," jelas Zainal di gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.

Sementara soal pemahaman HAM, kata dia, FPI bisa memahami konsep tersebut dan pemegang teguh hukum positif. Dia pun selalu mengingatkan anggota FPI di Jawa Tengah untuk menghormati hak orang lain, contohnya mengenai sweeping.

"Di Semarang, saya mewanti-wanti melakukan sweeping tentang ormas. Itu ranah polisi. Polisi saja didorong. Karena itu saya tertarik masuk agar FPI humanis," ujar Zainal.

Lalu, apa pendapat Zainal soal poligami? Tidak ada perkataan menolak atau menyetujui konsep tersebut.

"Kita harus lihat filosofinya. Itu kan harus adil," kata Zainal sambil tersenyum.

Yang terakhir soal LGBT. Menurut pemahaman dia, semua anggota komunitas itu tidak boleh dikucilkan. Namun, dia memberi sinyal menolak kaum homoseksual.

"LGBT ini bagian dari komunitas. Jangan dikucilkan, jangan disakiti. Tapi ketika anak saya melakukan lesbi, itu tidak akan saya terima. Terus bagaimana kalau anak gubernur, wali kota, anak presiden homoseks, itu gimana? Saya tidak mengucilkan. Itu jawaban saya," pungkas Zainal yang pernah keluar dari FPI tersebut.