Antara Diplomasi dan Perang

  • Berita Mendalam
  • 0
  • 03 Sep 2010 01:44

100901dsby.jpg
Liputan6.com, Jakarta: Tingkah Malaysia cukup sering membuat geram Indonesia. Dan itu terjadi sejak zaman pemerintahan Soekarno pada 1963 lampau. Presiden pertama Republik Indonesia itu pernah menggagas aksi "Ganyang Malaysia". Reaksi disuarakan Soekarno menyikapi demonstrasi anti-Indonesia di Malaysia.

Demo anti-Indonesia dipicu sikap kontra Presiden Soekarno terhadap rencana Federasi Malaysia menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak. Waktu itu Presiden Soekarno menilai rencana Federasi Malaysia melanggar perjanjian internasional konsep The Macapagal Plan. Antara lain perjanjian Manila Accord, Manila Declaration, dan Joint Statement.

Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio mengumumkan Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Pada 12 April, sukarelawan Indonesia memasuki Sarawak dan Sabah menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan serta sabotase. Selanjutnya pada 3 Mei 1963, dalam sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora).

Dwikora berisi dua poin. Pertama perintah untuk mempertinggi ketahanan revolusi Indonesia. Kedua perintah bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk menghancurkan Malaysia. Saat itu Filipina tidak ikut perang, melainkan hanya memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia.

Ketegangan mereda sejak Soeharto berkuasa pada 1965. Hanya berselang setahun, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik.

Cukup keras reaksi Soekarno kala itu. Berbeda dengan sikap pemerintah Indonesia saat ini. Diplomasi menjadi jalan terbaik yang dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibanding perang. Jalan yang diambil Presiden Yudhoyono adalah melayangkan surat kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Tun Najib Razak.

Cara ini dianggap paling baik demi menjaga hubungan bilateral kedua negara. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, pemerintah mengedepankan kemitraan, kerja sama, dan persaudaraan. Poin penting dalam surat tersebut di antaranya Presiden SBY meminta hubungan Indonesia-Malaysia diselesaikan dengan baik. Kedua negara mendorong adanya pembicaraan soal perbatasan pada pertemuan 6 September nanti.

Tak ada yang salah dengan cara pemerintah. Namun, persoalannya, sejumlah kalangan menilai ketegasan pemerintah itulah yang dibutuhkan rakyat Indonesia terhadap Malaysia. Dan ketidaktegasan itu kembali diperlihatkan Presiden Yudhoyono dalam pidatonya di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/9) malam silam. Sekali lagi, SBY menekankan jalan diplomasi baca: Presiden SBY Hanya Prihatin Alexandra Retno Wulan dan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan baca: Sikap SBY Tidak Tegas Terhadap Malaysia bahkan bereaksi keras. Tidak puas dengan pernyataan SBY, puluhan aktivis membakar bendera Malaysia. Belum lagi aktivis Forum Jateng Bersatu yang membuka pos komando pendaftaran relawan ganyang Malaysia di Salatiga, Jawa Tengah. Puluhan relawan mendaftar.

Reaksi ini muncul karena beberapa kali Malaysia mengusik ketenangan. Mulai dari masalah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, masalah panjang perbatasan Ambalat, dan klaim Malaysia terhadap berbagai produk Indonesia. Terakhir yang meruncing yakni insiden penangkapan terhadap pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh pemerintah Malaysia di Pulau Bintan, 13 Agustus silam.baca: Panas Dingin Indonesia-Malaysia

Like this article?

0 likes & 0 dislikes


Comments 0
Sign in to post a comment
Terpopuler