Pramono: Permasalahan Malaysia Harus Dilihat Secara Menyeluruh

Liputan6.com, Jakarta: Memanasnya hubungan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia bukan hanya disebabkan satu permasalahan. Namun, sebagai titik puncak kemarahan warga Indonesia atas berbagai persoalan yang selama ini menimbulkan konflik antara Indonesia-Malaysia. Untuk itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung berpendapat, untuk menyelesaikan kasus Indonesia-Malaysia harus dilihat secara menyeluruh.

"Ya persoalan Indonesia dengan Malaysia akan bukan saja tiga orang DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) dan nelayan, dan sebagainya. Kita masih ingat berbagai hal lainya seperti reog ponorogo, batik, lagu Rasa Sayange dan berbagai persoalan lain yang terjadi, sehingga dengan demikian ini harus dilihat secara menyeluruh," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9).

Pramono juga menyatakan, sikap pemerintah yang baru-baru ini dilakukan terkait dengan penangkapan petugas DKP yang dinilai oleh masyarakat sebagai bentuk barter pemerintah Indonesia-Malaysia yang cukup merugikan Indonesia. Hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Indonesia pada pemerintah dalam menangani perselisihan Indonesia-Malaysia yang dinilai cenderung lemah dalam melakukan kebijakan diplomasinya [baca: Surat SBY Tunjukkan Diplomasi Indonesia Lemah].

Tak mengherankan, bila pada akhirnya masyarakat Indonesia mengalami kekecewaan terhadap pemerintah. "Bahwa nantinya titik kulminasi rasa tidak kepercayaan ketika dibarterkan itulah yang menjadi penyebab," ujar Pramono. Ia pun memandang saat ini adalah momen yang sangat tepat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil langkah yang tepat dan tegas untuk menyelesaikan persoalan Indonesia-Malaysia.

"Saya kira sudah waktunya diplomasi itu diambil alih oleh pemimpin tertinggi agar tidak berkembang ke sana kemari," ujarnya. Adapun terkait dengan pidato Presiden Yudhoyono yang akan digelar di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, malam nanti, Pramono menilai hal itu sebagai isyarat presiden kepada TNI terkait dengan kesiapan dalam menghadapi perselisihan Indonesia-Malaysia. Terutama, menyangkut kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkait dengan bergulirnya isu perang di Gedung DPR, belakangan ini.(ANS)