Klarifikasi Dugaan Penyelewengan Donasi, Mensos Undang Cak Budi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa angkat bicara soal kasus dugaan penyelewengan donasi yang diakomodasi akun Instagram @cakbudi_. Menurut Khofifah, Kamis besok pihaknya akan memanggil pemilik akun Instagram bernama CakBudi tersebut dan website kitabisa.com/cakbudi.

"Besok insya Allah Kementerian Sosial akan mengundang, baik yang punya aplikasi (Instagram dan website) maupun yang pegang rekening. (Besok) Dari jam 12.00 sampai jam 13.00 lah, aku makan siang lah sama mereka (di Kemensos)," ujar Khofifah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/4/2017).

"Jadi kan ini ada dua rekening nih, ada yang pribadi, ada yang pemilik aplikasi itu. Dua-duanya besok insya Allah kita undang supaya ada klarifikasi," imbuh dia.

Dia menilai pentingnya untuk segera mengklarifikasi kasus dugaan penyelewengan donasi yang diakomodasi akun Instagram @cakbudi, karena minat masyarakat untuk saling membantu sesama bisa turun lantaran kasus ini.

"Yang saya khawatir ketika misalnya, nanti apa yang muncul dalam kasus CakBudi itu tidak segera kita klarifikasi, nanti semangat masyarakat untuk membantu, untuk bersedekah, untuk saling tolong-menolong itu menjadi terdegradasi kepercayaannya," ujar Khofifah.

Sekarang ini, sebut dia, solidaritas masyarakat untuk saling membantu satu sama lain tumbuh tinggi. Ia pun berpesan agar masyarakat tetaplah seperti itu.

"Ini adalah sebuah kepedulian yang harus kita jaga. Yang memiliki kepedulian tinggi, kerelawanan tinggi, dan solidaritas tinggi itu, tolong tetap melakukan apa yang sudah mereka lakukan dengan baik selama ini," kata dia.

Aturan Pengumpulan Dana

Menurut Khofifah, sebenarnya kita sudah memiliki Undang-undang yang mengatur soal pengumpulan uang dan barang untuk donasi.

"Kita punya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang, kemudian ada PP (Peraturan Pemerintah) juga, ada Permensos (Peraturan Menteri Sosial)nya juga," terang Khofifah.

Jadi, lanjut dia, ada 2 hal terkait dengan pengumpulan uang dan barang yang berdasar pada UU Nomor 9 Tahun 1961 ini.

"Organisasi atau perkumpulan sosial boleh mengumpulkan dana, kalau yang dikumpulkan itu antarprovinsi maka izinnya ke Mensos, kalau yang dikumpulkan itu antarkabupaten atau kota izinnya ke gubernur atau satker yang ditunjuk, kalau yang dikumpulkan itu setingkat kabupaten atau kota izinnya cukup ke bupati atau wali kota," jelas Khofifah.

"Ada lagi Undang-undang 13 Tahun 2011 dan PP Nomor 16 Tahun 2015, itu yang melakukan pengumpulan uang barang atau surat berharga untuk penanganan fakir miskin," sambung dia.

Khofifah menyebut, ada dua regulasi yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada orang.

"Ada dua hal regulasinya. Satu, yang terkait dengan penanganan fakir miskin itu hanya oleh pemerintah. Kalau di pusat itu Kementerian Sosial, lalu gubernur, bupati, wali kota," tutur dia.

"Kalau untuk PMKS, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya itu referensinya adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 itu yang diberikan izin adalah organisasi atau perkumpulan sosial. Jadi tidak boleh individu, tidak boleh perorangan, itu pun harus dengan izin," imbuh Khofifah.

Sebelumnya, jagad maya dihebohkan dengan kasus dugaan penyelewengan donasi yang diakomodasi akun Instagram @cakbudi. Donasi itu dikumpulkan dari para netizen untuk masyarakat yang dianggap membutuhkan.

Namun, sebagian dana yang terkumpul ternyata digunakan pemilik akun @cakbudi_ untuk membeli ponsel iPhone 7 dan mobil Toyota Fortuner. Hal ini pun menuai reaksi beragam dari para netizen.