Menaker Kritisi Partisipasi Buruh yang Cenderung Turun

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menilai partisipasi buruh dalam gerakan serikat pekerja atau serikat buruh terus menurun dibanding awal reformasi. “Kondisi ini sejatinya menjadi cermin bagi gerakan buruh untuk evaluasi diri,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri.

Saat ini partisipasi kaum buruh dalam gerakan serikat pekerja atau serikat buruh menurun menjadi 3,2 juta orang. Padahal sebelumnya partisipasi kaum buruh mencapai 3,4 juta orang.

“Ini menurun jauh dibandingkan awal reformasi. Waktu itu partisipasi kaum buruh dalam gerakan serikat pekerja mencapai delapan juta orang," ujar Menaker.

Menurut Hanif, penurunan jumlah buruh yang berserikat seiring dengan berkurangnya jumlah perusahaan yang memiliki serikat pekerja. Tiga tahun lalu, lanjut Menaker, tercatat 14 ribu perusahaan yang memiliki serikat pekerja. Tapi, tahun ini tinggal menyisakan tujuh ribu perusahaan dari total 368 ribu perusahaan di Indonesia. “Fenomena tersebut tentu tidak menguntungkan buruh atau pekerja,” katanya.

Menaker mengatakan bila jumlah buruh berserikat maupun jumlah serikat pekerja di perusahaan turun, jumlah konfederasi serikat pekerja malah naik. Peningkatan konfederasi serikat pekerja di Indonesia yang mencapai 14 organisasi terkesan politis. Padahal, di luar negeri konfederasi serikat pekerja biasanya cuma satu.

Banyaknya konfederasi maupun federasi serikat pekerja menurut Menaker malah menimbulkan persaingan ke arah yang tidak sehat. Pernah suatu ketika, kata Menaker, ada pejabat federasi buruh yang mendatanginya untuk meminta izin unjuk rasa. Dalam kesempatan tersebut, terungkap bahwa terjadi persaingan di antara federasi buruh yang justru bisa merugikan perjuangan buruh.

Menurut Menaker ada sejumlah faktor yang membuat partisipasi kaum buruh dalam gerakan serikat terus menurun. Salah satunya adalah masalah citra atau reputasi gerakan buruh yang dianggap identik dengan konflik. Hal ini dinilai tak lepas dari paradigma gerakan buruh di Indonesia selama ini.

“Gerakan buruh sejak masa selalu mengambil posisi berhadap-hadapan dengan pemerintah dan dunia usaha. Mungkin ini tak lepas dari kultur gerakan buruh yang memang banyak yang ‘Kiri’," ujarnya.

Karena itu, Menaker meminta para buruh untuk mengubah paradigm membangun hubungan yang semula berhadap-hadapan dengan pemerintah dan dunia usaha, menjadi bersinergi. Dengan demikian, ada kemauan bersama untuk menciptakan titik temu mengatasi persoalan perburuhan yang ada.

"Meskipun mempunyai otoritas sebagai regulator, pemerintah membutuhkan kemauan bersinergi antara dunia usaha dan buruh," katanya.

Menaker juga terus mendorong agar serikat buruh didirikan di setiap pabrik atau perusahaan yang ada di Indonesia. Dengan begitu, buruh memiliki alat perjuangan ketika mendapatkan ketidakadilan dalam hal ketenagakerjaan.

“Saya juga berharap agar organisasi-organisasi lain di luar serikat buruh maupun konfederasi ikut membantu pengawasan ketenagakerjaan,” katanya.

(*)