Panglima TNI: Tulisan Allan Nairn Diselesaikan Dewan Pers Saja

Liputan6.com, Jakarta - Media online Tirto.id menjadi perhatian lantaran tulisan jurnalis asal Amerika Serikat Allan Nairn di lamannya yang menyebut adanya rencana makar atas pemerintahan Indonesia yang sah.

Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo yang namanya disebut, bereaksi dengan melaporkan Tirto.id ke Polda Metro Jaya.

Namun, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang namanya juga ikut disebut menepis untuk ikut melapor ke polisi.

"Siapa yang melaporkan? Saya tidak ada melaporkan. Tidak ada," kata Gatot di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Dia memilih tidak ambil pusing dengan apa yang disebut dalam tulisan Allan Nairn tersebut. Panglima TNI juga tidak ingin bereaksi keras menanggapi tulisan itu.

"Ngapain ngurusin berita kecil kayak gitu. Enggak usah dipikirin," ucap Gatot.

Karena itu, dia enggan mengikuti cara Hary Tanoe yang langsung melaporkan ke Polda Metro Jaya. Menurut dia, masalah ini bisa diselesaikan melalui Dewan Pers.

"Paling ngomong-ngomong aja ke Dewan Pers. 'Lu gimana', gitu aja," tandas Gatot.

Hak Jawab TNI

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuryanto mengemukakan artikel investigasi yang ditulis Allan Nairn soal rencana makar atau penggulingan Presiden Joko Widodo oleh sejumlah pensiunan dan perwira tinggi aktif di TNI adalah informasi bohong atau hoax.

"Beredarnya isu berita yang dimuat di media online tirto.id tanggal 19 April 2017 yang berjudul 'Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar' adalah hoax," kata Wuryanto dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Jumat 21 April 2017.

Sementara, CEO dan Pemimpin Redaksi Tirto. id, Sapto Anggoro, menyatakan telah mengetahui keberatan pihak TNI tersebut. "Namun kami belum menerima surat resmi dari Mabes TNI," kata Sapto saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu 22 April 2017.

Sapto menjelaskan, keberatan itu sah-sah saja. "Masalahnya, tidak spesifik. Bagian mana dari tulisan Allan Nairn itu yang bermasalah?"

Ia melanjutkan, Tirto tentu tidak mau jemawa. "Kami siap menerima keberatan itu. Mabes TNI memiliki hak jawab. Jika masih belum puas dengan hak jawab itu, silakan melapor ke Dewan Pers."